JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menegaskan, Presiden Jokowi harus segera memecat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung karena adanya indikasi kuat keterlibatan petinggi partai NasDem itu dalam kasus suap penanganan perkara penyalahgunaan dana bansos provinsi Sumut yang melibatkan Mantan Sekjen NasDem Patrice Rio Capella dan Mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis.
“Jika Prasetyo tidak mau mundur sendiri maka tidak ada cara lain, Presiden Jokowi harus segera memecat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Jokowi tidak bisa membiarkan adanya konflik kepententingan karena bagaimanapun Prasetyo adalah kader Partai Nasdem dan beberapa pentinggi partai tersebut OC Kaligis dan Sekjen Patrice Rio Capella sudah dijadikan tersangka kasus suap Gatot Pudjonugroho, Gubernur Sumut non aktif yang terlibat kasus penyalahgunaan dana Bansos,” ujar Budyatna kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10).
Pemecatan harus dilakukan menurut Budyatna agar tidak muncul lagi kontroversi pencopotan seperti yang pernah terjadi di era Jaksa Agung Abdurahman Saleh.”Ketika Abdurahman Saleh dicopot seingat saya sempat terjadi kontroversi karena menurut UU Kejaksaan, persyaratan pemberhentian Jaksa Agung bisa dilakukan jika meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, berakhir masa jabatan, atau merangkap jabatan. Jadi kalau dicopot kan bertentangan, maka lebih baik dipecat saja,” tambahnya.
Menurut Budyatna sangat logis bila Jokowi memecat Prasetyo karena bagaimanapun dugaan keterlibatan para petinggi Partai Nasdem itu karena untuk mengamankan Gubernur Sumut dari kasus yang dituduhkan padanya. “Jika untuk pihak lain saja mereka bisa berjanji “mengamankan” kasus, apalagi jika ini terkait kader atau elit partainya sendiri. Tidak mungkin Prasetyo bisa profesional dan sportif. Dia juga tidak mungkin tidak campur tangan kalau bisa. Jadi pencopotan lebih cepat lebih baik,” tegasnya.
Pencopotan juga perlu dilakukan karena kasus ini juga diduga melibatkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.”Meski kasus yang melibatkan petinggi Nasdem ditangani KPK, tapi bagaimanapun para penuntut di KPK adalah para jaksa yang notabene adalah anak buah Jaksa Agung. Bisa saja Surya Paloh sebagai ketua umum Partai Nasdem memerintahkan kadernya yang Jaksa Agung, HM Prasetyo untuk mengintervensi kasusnya melalui para jaksa di KPK, terutama jika itu terkait diri Surya Paloh sendiri. Semua orang yang terlibat kasus akan melakukan segala cara agar bisa bebas,” imbuhnya.
Dengan pergantian Jaksa Agung, maka peluang intervensi terhadap kasus ini akan tertutup. ”Bisa saja dalam pengembangannya KPK kemudian menemukan bukti keterlibatan Surya Paloh. Kalau jaksa agungnya diganti, maka KPK akan lebih leluasa untuk mengembangkan kasus ini terutama jika hal itu terkait Surya Paloh sendiri. Jadi agar kasus ini terbongkar sampai ke akar-akarnya, dan dugaan adanya praktek-praktek “pengamanan” kasus bisa diberantas,” tandasnya. (chan/den)
