JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan kepadanya pada pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu.
Bila tidak, kata Direktur Eksekutif Institue for Develoment of Economic and Finace (Indef), Enny Sri Hartati, kepercayaan rakyat kepada Jokowi bakal terus melorot sehingga berdampak jauh lebih besar dari pada yang ada saat ini. “ Langkah jangka pendek Jokowi harus mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah didapatnya,” kata Enny dalam dialog kenegaraan bertajuk ‘Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Rakyat’ Rabu (7/10).
Enny mengekaui bahwa Jokowi sudah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian yang melemah akibat dampak global dan tidak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Jokowi. Namun, dari dua kebijakan itu, rakyat di daerah tidak merasakan dampaknya.
Jadi, kata Enny, persoalan sebenarnya yang harus segera dibenahi pemerintah adalah mengembalikan dulu kepercayaan rakyat kepada pemerintah. “Persoalan jangka pendek pemerintah saat ini adalah mengembalikan dulu kepercayaan rakyat. Karena sebagus apapun upaya dan program pemerintah tidak akan efektif, apabila tidak direspon masyarakat.”
Dijelaskan, ada dua faktor yang menyebabkan stabilitas ekonomi dapat terganggu yaitu faktor fundamental dan faktor psikologis. Dia meyakini, penurunan maupun pelambatan ekonomi yang terjadi lebih pada fakor psikologis masyarakat.
“Yang terjadi akhir-akhir ini publik menyaksikan ada menteri yang tidak akur, bahkan muncul ketidakharmonisan, karena pemimpin di negeri ini menyatakan A. Tapi yang dilaksanakan B,” urainya.
Lebih gamblang, Enny mencontoh, dua kasus yang terjadi yang mengindikasikan tidak sejalannya perintah presiden dengan menteri-menteri yang menjadi pembantunya. “Presiden bilang, batalkan kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi tetap jalan itu. Juga soal impor (beras), presiden katakan tidak perlu impor beras, tapi menterinya bilang impor.”
Sebelumnya, Ketua Komite IV DPD RI, Adjiep Padindang mengatakan, dari hasil kunjungan sejumlah anggota DPD ke daerah, senator itu mendapati paket kebijakan ekonomi sesungguhnya tidak diketahui masyarakat di daerah. “Tidak diketahui apa sesunggunya paket kebijakan ekonomi itu untuk daerah,” kata dia.
Dia mencontohkan, dalam hal perizinan invetasi yang dinilainya menjadi fokus penekanan dari paket kebijakan ekonomi I dan II, ketika dirinya menanyakan kepada pejabat berwenang tentang perizinan investasi, ternyata belum ada implementasi di daerah. “Lagi pula untuk apa kebijakan perizinan investasi dari pusat, karena toh daerah juga punya kewenangannya sendiri,” kata senator Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel itu.
Begitu juga dengaan realisasi dana desa, menurut Adjiep, Menteri Keuangan menyatakan sebanyak 80 persen dana desa telah terserap ke desa. “Mana mungkin mencapai angka itu, karena petugas pendampingnya saja baru dilantik,” ujarnya.
Adjiep mengatakan, kendala itu hanya menjadi contoh kecil dari berbagai persoalan yang dihadapi dalam persoalan ekonomi. “Jadi saya ingatkan kepada pemerintah, APBN 2015 realisasinya masih lambat, dan target realisasi itu tidak akan tercapai, apabila pemerintah tidak melakukan upaya percepatan, maka realisasinya tidak akan mencapai angka 90 persen,” demikian Adjiep. (art)
