JAKARTA– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Olly Dondokambey mengatakan, Nawacita atau (sembilan harapan) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan berarti negara anti meminjam ke luar negeri atau mendatangkan investor ke tanah air melainkan bagaimana mengolahnya demi kemandirian rakyat.
Itu dikatakan Olly dalam peluncuran buku hasil karya calon Gubernur Sulawesi Utara tersebut yang berjudul Membumikan Trisakti Melalui Nawacita, Jum’at (2/10). Hadir pada acara itu, anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Golkar), Hendrawan Pratikno (PDI Perjuangan) dan pengamat politik Boni Hargen.
Dijelaskan, APBD 2015 Jokowi dengan nawacitanya memberikan penguatan terhadap supaya tidak terjadi eksploitasi oleh asing. “Nawacita sebenarnya bukan kita takut akan hutang dan investor, namun memang pada dasarnya untuk kemandirian rakyat, dulu Soekarno juga seperti itu,” ujar Olly.
Lebih lanjut dikatakan, utang itu dimanfaatkan untuk penguatan BUMN. Badan usaha plat merah ini harus kuat karena bisa menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. “Kalau pada saat reformasi kita disuruh jual BUMN oleh IMF, sekarang BUMN perlu dikuatkan agar ekonomi stabil,” kata pimpinan Komisi XI DPR RI.
Sementara itu, Boni Hargens menyebutkan, buku yang ditulis Olly merupakan sebuah konfirmasi tentang kecintaan dan loyalitasnya terhadap ajaran besar Trisakti Bung Karno. “Gagasan yang dipaparkan memperlihatkan bahwa Olly benar-benar Sukarnois yang konsisten dan seorang politisi negarawan,” ujar Boni.
Sedangkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam pengantar buku ini menjelaskan bahwa ia selalu menekankan agar Trisakti “dibumikan” sebagai obat persoalan bangsa. Trisakti artinya berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. (art)
Fadli Zon Sarankan
Jokowi Berhenti Berjanji
JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhenti menjanjikan sesuatu kepada rakyat Indonesia bila janji tersebut tidak ditepati atau menjadi kenyataan.
Menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten dan Kota Madya Bogor (Jawa Barat) tersebut, lebih baik Presiden Jokowi membuktikan saja perkataannya dalam bentuk kerja dan hasil dari pada kerjanya.
Fadli Zon juga berharap agar paket ekonomi jilid dua yang diluncurkan Presiden Jokowi bisa menjadi formula penyembuhan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk akibat semakin terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dengan begitu, kekhawatiran banyak pihak terjadinya krisis kepercayaan seperti 1997 dan 1998 yang melengserkan Presiden Soeharto tidak terjadi.
Seperti diberitakan bahwa Presiden Jokowi menyatakan bahwa ke depan ekonomi Indonesia bakal meroket. Namun, fakta di lapangan berbeda. September dan Oktober tahun ini rupiah bukan menguat tetapi semakin terpuruk terhadap dolar AS. Jadi, apa yang diucapkan Presiden Jokowi tidak terbukti.
Fadli Zon, Jumat (2/10) malah khawatir terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini. Menurut anak buah Prabowo Subianto tersebut, apa yang terjadi terhadap ekonomi Indonesia saat ini adalah masalah kepercayaan.
Buktinya, sudah dua kali Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan ekonomi. Namun, kebijakan itu tidak mendapatkan respon positif dari pasar.
Kekawatiran Fadli Zon tersebut didasari pengalaman masa lalu, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi 97-98. Ketika itu masalahnya dimulai dengan depresiasi rupiah, krisis moneter, kemudian menjadi krisis ekonomi, krisis sosial politik dan krisis kepemimpinan.
“Nah jangan sampai ini nanti menjadi satu leadership crisis, tidak ada lagi kepercayaan pada kepemimpinan nasional. Karena ini terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kalau kebijakan tak mempan harus dievaluasi. Tapi apakah kebijakannya yang salah atau pemimpinnya yang salah,” kata Fadli Zon.
Kalau ucapan seorang pemimpin itu tidak terbukti, lanjut Fadli Zon, ini kan seharusnya sabdo pandito ratu. “Lebih bagus tidak diucapkan dan jangan dijanji-janjikan. Sekarang buktinya apa? Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dalam negeri dan internasional. Investor juga tidak yakin ucapan Presiden, tidak bisa diandalkan,” demikian Fadli Zon. (art)
Fahri: Indonesia Dukung
Palestina Negara Merdeka
JAKARTA– Pada pembukaan UUD 1945 jelas tertulis bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan karena itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dengan pembukaan UUD 1945 itu jelas bahwa bangsa Indonesia harus mendukung Palestina sebagai negara merdeka. “Tidak cukup hanya dengan pengibaran bendera Palestina di Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pengibaran bendera Palestina di kantor PBB saya anggap simbolik. Harus ada yang lebih substantif yaitu pengalian penuh terhadap kedaulatan negara Palestina,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Jumat (2/10).
Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan akan pesan Presiden Soekarno bahwa kemerdekaan Palestina merupakan perjuangan abadi bangsa Indonesia. Hal yang penting saat ini adalah pengakuan penuh terhadap kedaulatan Palestina dari intervensi zionis Israel serta para sekutunya.
Menurut wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat ini, yang perlu dilakukan dunia sekarang adalah kerjasama internasional untuk membantu Palestina menyiapkan pemilu independen guna membentuk pemerintahan negara itu.
Dijelaskan, tahapan bantuan kepada Palestina agar menjadi negara merdeka adalah membantu proses transisi kemudian dalam proses pemilu. Kemudian membantu Palestina dalam pembangunan pemerintahan yang utuh dengan kawasan yang diakui pemerintahan Palestina saat ini.
Soalnya, lanjut Fahri, saat ini pada dasarnya operasi masih terjadi, invasi terhadap tanah rakyat Palestina oleh zionis Israel masih terus terjadi. “Ada pihak yang khawatir apabila Palestina menjadi negara merdeka dan independen karena Palestina punya cara advokasi kejahatan yang dilakukan Israel selama ini.”
Sebelumnya, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR, Nurhayati Assegaf mengatakan, pengibaran bendera Palestina itu merupakan kemajuan bagus karena sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
Karena itu menurut dia, dukungan Indonesia agar Palestina menjadi negara merdeka bukan karena penduduk Palestina mayoritas beragama Islam. “Indonesia harus mendukung Palestina merdeka karena dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan.”
Menurut politisi Partai Demokrat ini, langkah agar Palestina menjadi negara merdeka harus mendapat pengakuan dunia yakni dengan cara semua negara membuka kantor perwakilan di Palestina. (art)
=======
Ada Landasan Hukum, Keluarga Presiden Soekarno Direhabilitasi
JAKARTA-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong pemerintah meminta maaf kepada Presiden Soekarno dan keluarganya terkait tudingan negatif kasus G30S/PKI. Pasalnya sudah ada Keputusan Presiden No. 83/2012 yang mengangkat Soekarno menjadi pahlawan nasional. “Jadi ini dasar hukum yang kita dipakai. Artinya landasan hukumnya jelas. Bukan bicara politis,” kata Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah dalam acara Training of Trainer (TOT) 4 Pilar MPR di Bogor, Jawa Barat, (2/10/2015).
Menurut Basarah, untuk menjadi pahlawan nasional salah satu syaratnya antara lain tidak pernah berkhianat pada bangsa dan negara. “Dengan pengangkatan sebagai Pahlawan Nasional maka Presiden Soekarno berarti tak terbukti melakukan pengkhianatan pada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sudah selayaknya, sambung Basarah, nama baik Soekarno dan keluarganya ikut direhabilitasi. “Ya implikasinya harus seperti itu,” tegas dia.
Namun sayang, kata Ahmad Basarah masih ada TAP MPR yang masih mendiskreditkan dan menuduh secara keji kepada Presiden Soekarno. “Bangsa ini masih memiliki Ketetapan No. XXV/MPRS Tahun 1967 dimana TAP itu mengatur soal pelarangan ideologi komunis dan ateis dan masih berlaku. Mestinya TAP ini sudah dicabut,” ujarnya.
Menyinggung soal permintaan maaf kepada PKI, kata Basarah, hingga kini belum ada dasar hukum yang kuat. “Permintaan maaf bisa terjadi bila ada putusan pengadilan yang menyatakan negara salah sehingga harus melakukan minta maaf,” ujarnya.
Mestinya, lanjut Basarah, TAP MPRS/1967 itu tak boleh diberlakukan dengan sewenang-wenang kepada anak dan cucu PKI.
Dalam soal korban pada Peristiwa Tahun 1965, Ahmad Basarah menyebut korban tidak hanya dari dari kalangan PKI namun juga dari kalangan PNI bahkan Presiden Soekarno dan keluarganya. **aec
=============
Bencana Asap Selalu Terjadi Setiap Tahun
BANYUWANGI-Kalangan DPR menyarankan kepada pemerintah sebaiknya meminta maaf kepada rakyat ketimbang pada bangsa lain terkait bencana kabut asap yang meluas. Alasannya rakyat lebih banyak dirugikan. “Kabut asap adalah ancaman besar yang sangat serius bagi kehidupan manusia,” kata anggota Komisi X DPR RI Anas Thahir melalui siaran persnya di Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Dia mendukung pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang tidak perlu minta maaf kepada negara tetangga yang terkena kabut asap. “Tidak perlu dibesar-besarkan soal itu,” tegasnya.
Namun begitu Anas mendesak pemerintah penanganan masalah kebakaran hutan jangan setengah hati. Artinya perlu ada tindakan berskala besar sehingga tidak lagi menjadi bencana tahunan. “Kejadian ini selalu terjadi hampir tiap tahun, karena itu butuh ketegasan dan tindakan serius,” ucapnya.
Politisi PPP itu meminta pemerintah memberi perhatian yang besar dan penanganan serius serta komprehensif. “Perlu melibatkan seluruh potensi bangsa, iptek dan kearifan lokal akan sangat membantu atau setidaknya mencicil solusi kabut asap yang belum usai sejak dua bulan yang lalu,” jelasnya.
Di hadapan ratusan peserta sosialisasi Empat Pilar, Anas menyindir upaya pemerintah “Jangan-jangan kita memang tidak mempunyai kebijakan yang dapat menghentikannya. Kita hanya ribut dan terlihat sibuk saat asap itu merambah ke mana-mana,” ucapnya.
Lalu, lanjut jika musim hujan tiba, asap pun menghilang dan kita semua bisa tidur. Baru setelah asap menyerang kembali kita bangun kembali,” tutupnya. **aec
