JAKARTA– Bangsa Indonesia sudah tidak memiliki arah dalam pembangunan bangsa. Pembangunan pada era reformasi seperti sekarang berdasarkan kepada misi dan visi pemimpin seperti kepala daerah atau presiden.
Akibatnya, kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan ketika menerima Presedium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Sugiharto (Ketua Umum ICMI-red), Senin (28/9), pembangunan tidak nyambung antara pemimpin yang satu dengan penggantinya. “Kepala daerah maupun presiden sama-sama memiliki visi dan misi sendiri,” kata Zulkiflui Hasan.
Ke depan, kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kepala daerah maupun dengan presiden harus harus mempunyai visi dan misi yang sama untuk membangun daerah atau bangsa. Dengan begitu, ada kelanjutan program pembangunan daerah atau bangsa dan negara.
Mantan Menteri Kehutanan tersebut mencontohkan Tiongkok. Menurut Zulkifli Hasan, negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia itu memiliki program pembangunan hingga 100 tahun ke depan. Dengan program itu maka Tiongkok menjadi negara besar di dunia.
Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan menyambut baik kerjasama ICMI dengan MPR RI. “Kita siap melakukan kerja sama,” kata dia.
Tentang rencana ICMI melakukan pemilihan pengurus, Zulkifli mengatakan bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia sebenarnya seperti dalam Sila keempat Pancasila, yakni perwakilan dan permusyawarahtan. Dengan cara itu, sistem pemilihan ketua sebuah lembaga bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik.
Zulkifli membandingkan organisasi yang menggunakan sistem permusyawarahtan dan perwakilan dengan yang menggunakan sistem pemilihan langsung. “Yang menggunakan sistem permusyawarahtan, pemilihan ketuanya bisa lancar dan aman serta tidak meninggalkan konflik. Sedang yang menggunakan sistem pemilihan langsung yang ada hanya menang-menangan.”
Dikatakan oleh Zulkifli Hasan bahwa sistem pemilihan langsung merupakan cara yang tidak murah. Kalau tak mempunyai modal tak akan bisa menang dalam pemilihan langsung. Resiko dari sistem seperti ini adalah bila menang ia akan memikirkan bagaimana uang yang sudah digunakan akan kembali atau bagaimana cara membayar kepada orang yang memberi uang.
“Sekarang daulatnya di tangan pemilik modal. Jadi, kedaulatan rakyat sekarang menjadi kedaulatan pemilik modal,” demikian Zulkifli Hasan.
Seperti dilaporkan ke Ketua MPR RI, Muktamar ICMI digelar di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Desember 2015.
“Kesiapan lapangan sudah siap dan memadai,” kata Sugiharto.
Pada kesempatan itu, ICMI meminta saran, masukan, dan pendapat dari Zulkifli Hasan untuk kemajuan organisasi itu yang selanjutnya seluruh pendapat, saran, dan masukan dari masyarakat akan dijadikan rekomendasi.
Apa yang dikatakan Sugiharto dikuatkan oleh Dewan Pakar ICMI yang dalam kesempatan itu juga ikut dalam audensi, Fasli Jalal. Menurut Fasli, dalam setiap muktamar, munas atau yang lainnya, yang ditunggu itu adalah rekomendasi. Rekomendasi diakui sebagai puncak perdebatan dan pemikiran peserta muktamar. (art)
