JAKARTA– Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia (INNI) siap mendukung poros maritim yang menjadi program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengembalikan kejayaan laut Indonesia.
Soalnya, kata Ketua Umum DPP INNI, Anton Sihombing, 90 persen komoditas diangkut melalui laut dan 60 persen diantaranya melewati wilayah Indonesia. “Walau demikian, yang mendapat keuntungan bukanlah Indonesia tetapi Singapura dan Hongkong,” kata Anton, Senin (28/9).
Menurut politisi Partai Golkar ini, nenek moyang kita pernah berjaya sebagai daerah maritim seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit ketika jayanya. Karena itu, semua harus bertekad untuk mengembalikan kejayaan laut sejalan dengan program kemaritiman pemerintahan Jokowi-JK.
Pada nasa lalu, Presiden Soekarno kerjasama dengan banyak elemen masyarakat untuk kemajuan kemaritiman. Namun, kini melenceng dan pelayaran tidak dibangun secara optimal.
Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti hanya fokus pada illegal fishing (pencurian ikan). Karena itu, kata dia, kita harus tingkatkan peran nahkoda dan para nelayan agar mandiri, dan kita akan berjuang untuk kekuatan laut itu melalui INNI.
Anton yang didampingi sejumlah nahkoda senior bertekad memajukan pelayaran termasuk nelayan rakyat, agar mereka bisa bekerja dengan baik, terlindungi karena banyak campur tangan dari luar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Langkah Susi Pudjiastuti hanya sebagai shock terapy saja, dan perannya harus terus ditingkatkan.”
Apalagi kini, kata Anton, terjadi persaingan yang tidak sehat antara nahkoda dari Indonesia dan luar negeri. Di mana, gaji nagkoda Indonesia rendah tapi sebaliknya dari luar negeri gajinya cukup besar. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi, sehingga harus ada solusi untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.
Terkait dengan tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anton menyebutkan, tol laut untuk meningkatkan angkutan kapal nasional dan internasional.
“Batubara kita saja masih diangkut oleh kapal asing dan seluruh ekspor kita juga dengan kapal asing. Sampai kapan? Itulah yang harus ditangani oleh pemerintahan Jokowi. Dan, INNI akan memberikan masukan konstruktif pada pemerintah, dan akan membawa ke IMO di mana Indonesia sebagai negara kelautan terbesar dunia,” kata Anton.
Menurut dia, trend pembangunan dunia saat ini di darat dan meninggalkan laut, maka menurut Anton, sangat tepat jika Indonesia kembali ke laut. Di mana terdapat 570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu) pelaut dan 6.000 bekerja di luar negeri, maka perlu pembangunan kelautan dan kalau tidak, kita bisa habis. “Jadi, nahkoda itu harus kuat di tengah daya saing yang lemah sekarang ini. “Kalau abad ke – 7 Sriwijaya, Majapahit ke – 11, maka abad ke – 21 nanti, Indonesia harus kuat.” (art)
