Fahri Heran DPR Selalu Disudutkan

JAKARTA—Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyayangkan pihak yang selalu menyudutkan DPR RI termasuk kenaikkan tunjangan untuk para wakil rakyat.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga heran dengan pemberintaan yang terkesan mengkritik kenaikan tunjangan untuk para wakil rakyat tersebut. Padahal, banyak pejabat negara yang mendapat tunjangan jauh lebih besar dari anggota DPR RI tetapi tidak mendapat sorotan. Masyarakat juga tidak mempersoalkannya.
“Saya agak curiga, mengapa kami ini diserang yang kecil-kecil begini, ya supaya kita lupa. Bahwa di luar sana, ada uang besar yang membuat kita bungkam,” kata Fahri kepada sejumlah wartawan Rabu, (16/9).
Harusnya, kata Fahri, DPR diperkuat dan diberi kebebasan menyusun anggaran. Apalagi tugas DPR di bidang pengawasan cukup berat. Agar fungsi pengawasan itu berjalan efektif, tunjangan bagi anggota DPR harus dinaikkan.
“DPR dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pemerintah, mereka harus diberikan kebebasan sektor,kebebasan finansial dalam rangka mengawasi pemerintah supaya roda pemerintahan berjalan lebih efektif.”
Dia justru heran dengan adanya pihak-pihak yang mempersoalkan kenaikan tunjangan DPR, tapi tidak mempermasalahkan besarnya belanja lembaga pemerintahan yang besarnya 99,99 persen dari APBN itu. “Jangan di balik, tekan DPR sedangkan eksekutif yang belanja 99,99 persen merajalela karena tidak diawasi,” kata Fahri.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengkui bahwa pemerintah menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun besarnya kenaikan tak sebesar yang diusulkan DPR. “Itu sudah diajukan suratnya. Kita potong cukup banyak,” kata Bambang.
Fahri mengatakan, kenaikkan itu masih jauh dari harapan. Apalagi besarnya tunjangan ditentukan pemerintah sebagai eksekutif, bukan DPR sendiri. Padahal eksekutif itu yang harus diawasi DPR RI sebagai wakil dari rakyat.
Harusnya, kata dia, tunjangannya lebih besar dari yang disetujui Menkeu. “Jadi, tidak ada kebebasan menentukan anggaran. Kalau ada kebebasan tentu pengawasan terhadap pemerintah bakal lebih intensif.”
Dia mencontohkan saat terjadi bencana kebakaran hutan di Sumatera, anggota DPR tidak bisa serta merta mengunjungi lokasi. Alasannya belum tentu ada anggaran. “Seperti kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana kami bisa ke sana, nggak ada anggaran. Presiden enak punya pesawat sendiri. Dia bisa terbang ke mana-mana dan kapan saja,” kata Fahri.
Menurut dia, tugas DPR di bidang pengawasan cukup berat. Agar fungsi pengawasan itu berjalan efektif, tunjangan bagi anggota DPR harus dinaikkan atau lebih besar dari pada yang disetujui pemerintah.
“DPR dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, DPR harusnya juga diberi kebebasan sektor, kebebasan finansial dalam rangka mengawasi pemerintah supaya lebih efektif. Kalau tunjangannya kecil, bagaimana mereka bisa mengawasi pemerintah. Apalagi, kalau pemerintah yang mengasih uang,” kata Fahri.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menjelaskan bahwa kenaikan tunjangan diusulkan oleh Badan Anggaran DPR. Usulan dari DPR dibahas Kesekjenan dan BURT. Sedangkan di tingkat pemerintahan, usulan itu dibahas biro perencanaan di masing-masing institusi. Setelah dimasukkan dalam RUU APBN selanjutnya dilakukan pembahasan di DPR bersama Banggar. (art)