JAKARTA – TNI satu-satunya di dunia yang tidak mempunyai satelit untuk militer, karena harus mendapat persetujuan dari Amerika Serikat, yang prosesnya cukup rumit.
Pesawat sukhoi yang dibeli dari Rusia pun ternyata juga tidak ada amunisianya. Kerjasama militer dengan Korea Selatan sudah menghabiskan dana Rp 380 miliar, tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya, dan F-16 tanpa radar.
“Kuat tidaknya TNI kita tergantung Presiden Jokowi. Karena itu, harus diperkuat dengan menaikkan anggaran Alusista (alat uatama sistem persenjataan). Dari anggaran Rp 105 triliun (Kemenhan-APBN 2015) menjadi Rp 200 triliun untuk APBN 2016,” kata anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha dalam dialektika demokrasi ‘Hercules dan Tantangan Panglima TNI Baru’ bersama anggota Komisi I Effendi Simbolon (FPDIP) , Alimin Abdullah (FPAN), dan pengamat militer Susaningtiyas Nefo Handayani Kertopati di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (2/7).
Hanya saja ketika berbicara TNI dan Alusista, kata Tamliha, Presiden Jokowi masih koma, belum titik. “Seharusnya berani langsung menyatakan akan menambah anggaran Alusista TNI. Padahal, banyak menteri yang mengajukan program dengan anggaran sangat besar, tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah. Itu penting, karena kekuatan amunisi kita hanya untuk perang selama 2 hari. Sedangkan Malaysia 9 hari dan Singapura 14 hari,” ujar politisi PPP asal Kalimantan Selatan itu.
Tapi, dia optimis dengan Gatot Nurmantiyo sebagai calon Panglima TNI yang sudah disetujui Komisi I DPR ternyata merupakan sosok yang mempunyai pengalaman, intelektual, keberanian dan pemahaman tentang ancaman negara, termasuk proxcyber yang bagus. Baik ancaman di tingkat dunia, Asia, Asean dan Indonesia sendiri, serta memahami konstitusi.
“Bahkan Pak Gatot itu berbicara TNI sampai 50 tahun ke depan. Yaitu dari konflik laut Tiongkok-China Selatan, perbatasan dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Neugini dan Australia,” tambahnya.
Dengan demikian Tamliha berharap TNI itu menjadi nomenklatur – kementerian tersendiri dan bukannya di bawah Kemenhan RI. Sebab, anggaran yang Rp 105 triliun itu masih dibagi-bagi untuk angkatan laut, udara, darat, dan kementerian pertahanan sendiri. “Jadi, Presiden Jokowi harus bisa memprioritaskan, mana yang lebih urgen; udara, laut, dan darat?” katanya.
Hal yang sama diungkapkan Effendi Simbolon, jika tidak ada keraguan pada sosok Gatot sebagai Panglima TNI. Apalagi Gatot sudah memaparkan jika mulai tahun 2043, Indonesia akan menjadi daerah konflik di tengah dunia berebut energi dan sumber daya alam (SDA), karena bumi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan makanan. “Indonesia sebagai salah satu negara yang akan dilintasi oleh equator itu, maka mempekuat Alusista jangan hanya tambal sulam,” jelasnya.
Namun, untuk memperkuat TNI tersebut kata Effendi, kebijakan anggarannya ada di Kemenhan RI, sedangkan Panglima TNI hanya sebatas mengusulkan melalui Renstra (rencana strategis).
Dia menyontohkan untuk membeli 16 Sukhoi 35 @ Rp 12 triliun sampai sekarang belum terealisir. “Jadi, tergantung Presiden Jokowi. Apalagi asing sudah hampir menguasai seluruh aspek kehidupan negara ini. Untuk itu membangun TNI kuat itu harus disesuaikan dengan tingkat ancamannya,” tegasnya.
Alimin Abdullah menilai terlalu lama soal Alusista TNI ini dimainkan oleh para mafia, sehingga banyak persenjataan TNI yang tidak layak pakai. “Terlalu lama Alusista ini dikuasai oleh mafia, sehingga dapatnya yang bekas-bekas. Inilah antara lain yang harus dibongkar pemerintah jika berkomitmen membangun TNI yang kuat,” tambahnya.
Susaningtiyas yang akrab disapa Nuning menegaskan jika berbicara TNI tak bisa terlepas dari semua matra; baik laut, udara, maupun darat. Juga tidak bisa lepas dari tingkat kesejahteraan parjurit.
“Modernisasi Alusista itu suatu keniscayaan, demikian pula regulasi. Tapi, saya yakin Pak Gatot itu profesional, senang blusukan, dedikasinya tinggi, dan dekat dengan parjurit. Namun, beliau tak bisa hanya melihat TNI AD, melainkan juga AU, AL, kesejahteraan dan pendidikan. Sebab, sulit kalau pilot pesawat tempur masih memikirkan biaya anaknya untuk sekolah,” tuturnya. (chan/mun)
