JAKARTA – Ketua FPKB DPR A. Helmy Faishal Zaeni bertekad membangun kerjasama dengan media agar saling memahami dalam menjalan tugas masing-masing. Yang terpenting lagi tidak terjadi kesalahpahaman dalam menghadapi berbagai isu dan materi terkait dengan tugas pokok dan fungsi anggota DPR RI,khususnya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI. Kerjasama itu diawali dengan buka puasa bersama dan pembagian dooprize berbagai macam jenis batu akik, atau batu mulia.
Silaturrahmi dan buka puasa FPKB DPR RI dengan wartawan tersebut berlangsung di Masjid Baiturrahman Gedung DPR RI Jakarta, pada Senin (6/7). Hadir antara lain Sekretaris FPKB DPR RI Jazilul Fawaid, Sekjen DPP PKB Abdul Kadir karding, Bendahara FPKB DPR H. Bisri Romli, dan anggota FPKB DPR RI antara lain KH. Maman Imanul Haq, H.M. Nashim Khan, Fatchan Subkhi, Cucun Ahmad Syamsurizal, H. Yanuar Prihatin Badgja, Marwan Dasopang, Chusnunia Chalim, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Muhammad Toha, Siti Masrifah, Ana Mu’awanah, Siti Mukarromah, dan lain-lain.
Harapan yang sama disampaikan Abdul Kadir Karding, jika kerjasama ini bisa membangun sinergi antara wartawan dengan anggota FPKB DPR RI. “Semoga dengan buka bersama dan batu akik ini kerjasama ke depan akan makin baik,” demikian anggota Komisi III DPR RI itu.
Bangun WC Masjid
Sebagaimana halnya masalah usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) kata Faishal, FPKB mendukung program ini karena selama ini pembangunan yang terbengkalai di daera-daerah tidak terakomodir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Tidak dialokasikan oleh APBN maupun APBD, dan anggota DPR RI sama tidak bersentuhan dengan uang, melainkan hanya dengan program yang diusulkan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat,” tegas mantan menteri pembangunan daerah tertinggal itu.
Baik terkait dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur pembangunan di daerah dan lainnya termasuk pembangunan rumah ibadah atau pesantren. “Bayangkan, apakah tidak prihatin kita melihat umat Islam untuk membangun masjid atau musholla saja harus meminta-meminta di jalan raya dengan memberhentikan kendaraan dan sebagainya? Ini kan perlu kita bantu. Juga gedung sekolah, rumah sakit, jembatan, rumah yang layak huni dan sebagainya,” tambahnya.
Selama ini menurut Helmy Faishal, mereka yang menolak program UP2DP tersebut karena tidak memahami dengan benar. Di mana masih banyak agenda pembangunan di daerah yang tidak teralokasikan dalam APBN dan APBD. “Wakil rakyat yang memahami betul daerah pemilihannya, menampung dan menerima aspirasi daerah, kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar aspirasi itu diwujudkan secara konkret. Itu saja. Jadi, anggota tidak memegang uang Rp 20 miliar seperti dibayangkan selama ini,” pungkasnya. (mun/chan)
