JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menaik dan menurunkan harga BBM sekarang ini justru membingungkan rakyat sekaligus mendorong terjadinya inflasi, karena daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok dan lainnya terus naik meski pada suatu waktu, harga BBM diturunkan lagi.
“Jadi, naik-turunnya harga BBM sekarang ini dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat karena tidak ada stabilitas ekonomi, baik mikro maupun makro. Rakyat dipaksa untuk mengikuti kenaikan harga-harga sementara pendapatannya berkurang. Maka kenaikan harga BBM ini berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat,” tegas anggota DPD Siska Marleni dalam dialog kenegaraan bertajuk “Harga BBM Kembali Naik, Situasi Ekonomi Sosial Stabil?” bersama Ichsanuddin Noorsy (pakar ekonomi politik), dan Inas Nasrullah Zubir, anggota Komisi VII DPR, di Gedung DPD RI, Rabu (8/4).
Dia menyontohkan, kenaikan transportasi saja sudah menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa, sekaligus mengganggu perekonomian rakyat, pendidikan, kesehatan, dan akhirnya menjadikan beban rakyat makin berat dan sulit. “Seharusnya, pemerintah tidak menaik-turunkan harga BBM itu frekuensinya tidak terlalu dekat seperti saat ini. Pemerintah boleh saja bilang sebagai efisiensi, tapi jangan mengabaikan prinsip keadilan, sehingga kebijkan BBM itu harus berimbang dan itu amanat konstitusi,” ujarnya.
Padahal kata Siska, amanat konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945 dan sila ke-5 Pancasila adalah keadilan dan tidak boleh menyerahkan harga kebutuhan hidup orang banyak itu diserahkan ke mekanisme pasar. Oleh sebab itu, tidak boleh pemerintahan Jokowi-JK ini membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi.
Inas Nasrullah Zubir justru menilai masalah impor BBM ini sudah terjadi ‘perampokan’ sebesar 75 sen per barel. “Kalau perampokan itu terjadi sampai Juni 2015 berarti sudah terjadi penyelewenangan, dan kemana penyelewengan itu? Karena itu, penyelewengan ini yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM,” tambahnya.
Karena itu dimana peran negara? Sebagai contoh menurut Ichsanuddin Noorsy, Soeharto menaikkan harga BBM dan stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok bertujuan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebaliknya, Jokowi sejak kampanye Pilpres Juli 2014 lalu sudah berjanji untuk mematahui konstitusi. Nah, konstitusi, UU Migas, Perpes, UU APBN-P 2015 ternyata memang tidak singkron.
“Di satu sisi harga BBM tidak boleh mengikuti mekanisme pasar, tapi di sisi lain disesuaikan dengan harga keekonomian, merupakan wewenang pemerintah dan DPR hanya berhak memberikan pertimbangan. Itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi, kalau berkomitmen agar BBM dan kekayaan negara ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat, maka DPD dan DPR RI bersama pemerintah harus merevisi UU itu. Kalau tidak ada demo besar-besaran turun ke jalan, maka harga BBM tak akan pernah turun,” jelas Ichsanuddin.
Menurut Ischsanuddin, itu sebagai alat propaganda Amerika Serikat yang terbukti tidak mampu mengalahkan kutanya perekonomian China di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu korbannya. “Ada konstruksi penjajahan yang luar biasa yang dikuasai oleh oligarki politik nasional dan internasional struktural, sehingga wajar kalau banyak orang asing saat ini berkuasa dan memonopoli perekonomian negara ini. Peperangan ekonomi sudah terjadi dan pejabat negara ini berpihak pada asing,” ungkapnya.
Dalam transaksi senjata TNI saja sudah menjadi indikasi keperpihakan pada asing, mereka tidak menyintai negara ini. “Ada persoalan besar dengan negara ini. Di mana Indonesia membutuhkan pejabat yang berkomitmen menjalankan konstitusi yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Karena itu dalam memilih pemimpin tak sekadar karena menjadi media darling, citra dan popularitas, kalau tidak mau seperti sekarang ini,” tutur Ichsanuddin lagi.
Karena itu kata Ichsanuddin, wajar kalau pendapatan negara dari pajak menurun, hanya 30% dari yang ditargetkan. Sejak tahun 2005 – 2015 ini jumlah orang kaya memang menurun, tapi penguasaan terhadap kekayaan alam negara ini sangat besar di seluruh Indonesia. Namun, dia pesimis akan terjadi gejolak sosial sampai menjatuhkan Presiden RI, karena kondisinya sudah terkanalisasi.
“Potensi konfliknya sudah terpecah-pecah. Misalnya, konflik KPK vs Polri didorong ke Kejagung, konflik parpol ada di Menkumham, dan Jokowi sudah berkomitmen dengan AS, Jepang dan China yang membangun industri otomotif dan transportasi-tol, untuk siapa? Kalau bukan untuk memperlancar kepentingan ekonomi dan industri mereka? Sedangkan TNI hanya menjadi pemadam kebakaran,” pungkasnya. (chan)
