JAKARTA – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui bahwa usulan uang muka atau DP mobil pejabat negara datang dari DPR. Namun ia tidak mau DPR dijadikan kambing hitam keluarnya Perpres No.39/2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Pembelian Kendaraan bagi Pejabat Negara tersebut.
“Itu sebatas usulan saja, tetapi ini sangat tidak masuk logika kalau seolah-olah DPR yang menjadi kambing hitam. Jangan sampai kemudian menjadi posisi yang kita nggak ngerti apa-apa, kasihan anggota DPR lain,” katanya menjawab pers di Gedung DPR, Senin (6/4)
Ketika didesak apakah Dewan bisa mengusulkan agar Perpers ini didrop, politisi dari Fraksi PAN ini menegaskan bahwa Perpres tersebut menjadi ranah pemerintah bukan DPR. Namun dia menandaskan, masalah itu belum pernah masuk dalam pembahasan APBN –P.
“Kita sudah cek langsung dengan teman-teman Pimpinan. Apalagi sesuai keputusan MK, DPR tidak bisa lagi membahas satuan tiga,” tegasnya.
Taufik, memang ada surat DPR tetapi sebatas usulan dan tidak ada masalah. Secara normatif setiap lembaga negara boleh mengajukan usulan apapun kepada pemerintah. Dan sangat tidak fair kalau semata-mata itu karena usulan dari Ketua DPR, berlaku sampai ke DPRD dan sampai ke lembaga negara yang lain.
“Bagaimana mungkin Pimpinan DPR menintervensi dan kemudian berlaku menyeluruh untuk lembaga negara lain. Silahkan undang saja seluruh Pimpinan Lembaga Negara yang lain, bagaimana keputusannya. Artinya kami justru memberikan apresiasi kepada Presiden yang akan melakukan cek ulang. Kami menyambut dengan hormat,” tandasnya. (chan)
