JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan, kondisi politik, sosial dan ekonomi (polsosek) yang mengalami kemunduran ini tidak hanya membuat Partai Demokrat kecewa, tapi juga partai pendukung utama Presiden Jokowi. Seluruh pembangunan dan stabilitas yang sudah dicapai di era pemerintahan SBY seperti ditarik mundur.
“Saya rasa bukan hanya Partai Demokrat yang kecewa karena apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan SBY sebelumnya menjadi ditarik mundur ke belakang oleh pemerintahan saat ini, tapi juga PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintahan saat ini,” kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/4).
Dia mengingatkan menteri di kabinet Jokowi bekerja serius dan tidak hanya melakukan pencitraan yang tidak ada artinya buat rakyat,terutama menteri di bidang ekonomi. Karena menurut Wakil Ketua DPR itu, melemahnya rupiah terhadap dollar telah memicu kenaikan harga BBM dan harga-harga bahan kebutuhan masyarakat.
“Ini harus menjadi perhatian para menteri untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa meringankan beban rakyat. Seperti kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang membuat moratorium penangkapan ikan,” katanya.
Terkait target Presiden Jokowi untuk mencapai swasembada beras dinilai Agus, juga tidak didukung oleh anggota kabinetnya, terutama Menteri BUMN dan juga Menteri Pertanian yang juga sekali lagi lebih banyak melakukan kegiatan pencitraan daripada kerja yang sebenarnya.
“Kinerja Menteri Pertanian yang memberikan traktor dan kemudian diambil lagi adalah kerja yang membuat Presiden Jokowi dipermalukan di muka umum. Memalukan sekali kalau pemberian traktor hanya untuk upacara seremonial. Ada ketidaksinkronan antara keinginan Jokowi dan para menterinya,” ujar Agus.
Belum lagi Meneg BUMN yang menganti semua jajaran direksi dan komisaris BUMN dengan orang-orang yang kinerjanya belum jelas. Kementrian BUMN dinilai tidak menjalankan prinsip good corporate governance. Seperti Bulog yang punya tugas menyanggah kebutuhan pangan masyarakat, direktur utamanya diganti dengan seorang yang selama ini menjadi direktur kepatuhan perbankan. “Memangnya dia paham dengan masalah pangan? Juga BUMN-BUMN lain yang banyak diisi oleh orang yang sekedar membantu menjadi relawan Jokowi, tapi kapasitasnya tidak jelas,” tegasnya.
Di bidang politik, hukum dan keamanan, dinilai Agus, Menteri Hukum dan HAM telah mengambil langkah-langkah yang membuat kacau situasi politik. ”Yah contohnya untuk masalah PPP dan Partai Golkar. Ini kan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Saya harap ke depan semua menteri mendukung program Jokowi yang pro rakyat dan tidak lagi mengambil langkah-langkah yang tidak seharusnya dilaukan oleh para pembantu terhadapa atasanya,” tandasnya. (chan)
