JAKARTA – Pimpinan Badan Sosialiasi MPR RI Zainut Tauhid menilai politik sekarang ini masih didominasi dan didorong untuk mencari kekuasaan dengan mengedepankan politik simbolis, politik saling sandera, dan politik cepat saji atau instan, sehingga dalam perjalanannya politik itu tidak lagi berbudaya, beradab, dan tidak mengutamakan politik kebangsaan.
“Elit politik itu masih dimaknai untuk mencari kekuasaan semata dan itu bisa dilihat melalui gubernur, bupati dan walikota di daerah. Setelah terpilih mereka berpikir bagaimana bisa terpilih untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya bagaimana keluarganya bisa melanjutkan sekaligus melanggengkan kekuasaan itu,” tegas Zainut Tauhid dalam dialog empat pilar MPR RI ‘Budaya Politik Kebangsaan dan Pengaruhnya Di Masyarakat’ bersama peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (23/3).
Menurut politisi PPP ini, elit politik itu mengabaikan etika dan norma politik dan mereka sangat berkepentingan dengan parpol, karena posisi jabatan itu hanya bisa diperoleh melalui parpol. Sedangkan kader-kader parpol sendiri lebih mementingkan modal, uang daripada kualitas, integritas, kapabelitas dan sebagainya, maka wajar jika 70 % kepala daerah tersandung kasus hukum, karena politik hanya untuk kekuasaan.
Kedua, lanjut Zainut, masih mengedepankan politik simbolis, sehingga yang muncul adalah pertarungan simbolis seperti antara KMP Vs KIH, KPK Vs Polri, dan Ahok Vs DPRD DKI. “Semua didistorsi politik simbolis bukan substansi masalah yang sesungguhnya. Padahal ada kasus hukum yang muncul, namun yang terjadi adalah save KPK, save Polri, Komjen BG tersangka sebagai pelemahan Polri, praperadilan Ketua KPK Abraham Samad dianggap untuk melemahkan KPK, save Ahok dan save Haji Lulung dan seterusnya,” ujarnya.
Ketiga, terjadi politik sandera. Di mana elit politik banyak persoalan, sehingga selalu melakukan strategi eksistensi politik dan menjadikan kasus sebagai sandera, tukar guling kasus, tak sehat karena akar masalah yang sesungguhnya tak tersentuh, tak selesai.
Keempat, politik instan, cepat saji, karenanya seperti setiap Pilkada selalu dan banyak muncul saudagar, pengusaha, pedagang, artis dan sebagainya, mendadadak menjadi politisi. Padahal mereka ini kata Zainut, tidak memiliki identitas politik, tak pernah mengalami kaderisasi di parpol, tak ada ikatan emosional dengan partai dan sebagainya. “Akhirnya begitu menjabat ‘cair’ karena tak memiliki semangat yang sama dengan parpol pendukungnya,” tuturnya.
Mereka tersebut lanjut Zainut, selalu spekualtif, judi, untung-untungan, high politik, pembajak politik, pembegal demokrasi. Mengapa? Karena ukurannya selalu untung- rugi dalam memimpin daerah, melanggar aturan main yang disepakti, tak lagi berpikir untuk kemaslahatan rakyat. Padahal, seperti Indonesia ini yang harus memimpiin adalah tokoh-tokoh yang memahami kemajemukan dan keragaman bangsa ini. ”Padahal, demokrasi itu alat untuk memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Untuk itu, harus memperkuat instrumen-instrumen negara dan masyarakat sipil, termasuk parpol,” pungkasnya. (chan/mun)
