JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, wacana partai politik (parpol) dibiayai negara melalui APBN sudah muncul semenjak pembahasan UU Parpol tahun lalu, yang dilandasi oleh fungsi ideal sebuah partai politik, yaitu fungsi pilar demokrasi, pendidikan kebangsaan, rekruitmen calon pemimpin bangsa dan fungsi agregasi aspirasi masyarakat.
“Untuk menjalankan fungsi ideal tersebut, sebuah partai politik memerlukan dana yang besar, yang dengan kondisi sekarang jelas tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara maksimal,” kata politisi PKB ini kepada media ini melalui BBM, Senin (9/3)
Menurut Lukman Edy, kebijakan partai politik dibiayai negara baru bisa dilaksanakan kalau sudah menyelesaikan konsolidasi demokrasi secara maksimal, yaitu treshold maksimal sudah diterapkan.
“Kalau dengan treshold sekarang sudah dianggap ideal, maka syarat untuk menambah partai politik baru yang ikut pemilu diperberat. Pada intinya pembiayaan untuk partai politik oleh negara jangan sampai memperberat beban negara,” ujar anggota DPR Dapil Riau ini.
Dibanyak negara demokratis kata Lukman Edy, partai politiknya dibiayai oleh negara, dengan berbagai variasi. Kita juga dahulu partai politik pernah dibantu APBN berdasarkan jumlah suara yang diperoleh didalam pemilu atau berdasarkan jumlah kursi di DPR dan DPRD.(chan)
