JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib nelayan sekarang ini. Karena itu dia mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk tidak membuat kebijakan yang nelayan sudah sulit hidup dipersulit lagi dengan kebijakan tersebut.
“Semestinya, menteri itu memberikan kebijakan yang mengatasi kesulitan hidup nelayan dulu dengan membantu meringankan perizinan penangkapan ikan, bukan menjerat susah nangkap ikan,” kata Herman dalam diskusi forum legislasi dengan tema RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (PPN), di Gedung DPR, Selasa (10/3).
Anggota DPR dari Partai Demokrat ini merasa keberatan dengan sistem yang digunakan Susi, yaitu membakar kapal illegal fishing. “Semestinya kapal itu diberikan saja kepada nelayan kita untuk menangkap ikan. Jadi, ada manfaat yang dirasakan nelayan,” ujarnya.
Hal yang mendasar untuk dibenahi di kehidupan para nelayan itu menurut Herman adalah sistem pendidikan keluarga, jaminan kesehatan, jaminan untuk membantu nelayan yang jika harga ikan tangkapan anjlok tidak merugi.
Sedangkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solichien yang juga menjadi pembicara dalam diskusi itu menilai pemerintahan Jokowi-JK masih kurang perhatian kepada nelayan Indonesia.
“Hal itu dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak mengarah langsung untuk membantu nelayan. Semestinya, kebijakan yang dikeluarkan membantu nelayan mengatasi masalah kebutuhan hidup nelayan yang semakin terpuruk, bukan ditambah terpuruk lagi,” ujarnya.
Terkait dengan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (PPN) yang sedang dibahas di DPR dijelas Herman merupakan upaya meningkatkan taraf hidup nelayan. “RUU ini pernah diajukan pada 2009-2014 tapi tidak terprioritaskan. Tahun 2014-2019 baru diprioritaskan diselesaikan,” kata Herman Khaeron.
Menurutnya, RUU ini perlu secepatnya dijadikan UU sehingga ada perhatian kepada nelayan yang selama ini seperti ditinggalkan. “Di RUU PPN rencananya ada beasiswa untuk anak nelayan, juga asuransi, serta advokasi nelayan untuk bela diri jika ditangkap oleh negara lain karena masuk wilayah kelautan negara itu,” ujar Herman. (chan)
