JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai Presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam memilih pejabat negara. Hal tersebut tercermin dari penunjukkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan yang tidak meminta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
Pada hal ketika menganggkat menteri yang duduk dalam kabinet, Jokowi meminta rekomendasi kepada kedua institusi tersebut. “Presiden tidak konsisten dalam menetapkan persyaratan menunjuk pejabat negara,” kata Tantowi sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senin (12/01/15).
Menurut Tantowi, hal serupa juga dilakukan Jokowi saat mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri. “Ini menunjukkan ketidak konsistenan. Kalau konsisten kan harus meminta rekomendasi juga kepada KPK dan PPATK,” kata Tantowi.
Justru, tambah Politisi Golkar ini, keputusan Presiden itu akan menjadi isu strategis saat Budi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Belum lagi, muncul tudingan kepada Budi soal kepemilikan rekening gendut. Untuk itu, ia berharap Budi dapat mengklarifikasi hal itu.
“Soal itu akan dibuktikan dalam fit and proper test di Komisi III. Itu menjadi isu strategis,” tambah Politisi asal Dapil DKI Jakarta III ini. (chan)
