JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih memblokir anggaran DPR RI sebesar Rp783 miliar tanpa argumen yang jelas. Pemblokiran anggaran tersebut terungkap saat Menkeu Bambang Brodjonegoro menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR kepada Pimpinan DPR.
“Tidak jelas betul argumen pemblokiran itu. Menurutnya, itu hanya persoalan teknis saja,” kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono, (F-PG) sebelum mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014 – 2015, Senin lalu (12/1).
Anggota Dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo tersebut mendesak Menteri Keuangan untuk segera mencabut pemblokiran anggaran tersebut karena bisa mengganggu kinerja Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR.
“Saya bilang, kalau diblokir berarti sama saja mengurangi peranan DPR dan mengurangi kinerja DPR. Saya minta kepada Menteri Keuangan untuk dicabut, karena itu untuk kepentingan peningkatan kinerja anggota dan Kesekjenan DPR, “tegasnya.
Terkait penambahan anggaran Rp100 triliun untuk infrastruktur, politisi Golkar ini, menyambut baik. “Saya kira tepat sekali. Itu sudah merupakan keinginan DPR sejak dulu. Anggaran infrastruktur ini kurang. Dengan pengurangan subsidi BBM ini, kita harapkan pemerintah lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur” ujanya.
Seperti diketahui, kementerian yang mendapat tambahan anggaran besar, yaitu Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian. Dua kementerian untuk membangun kebutuhan infrastruktur di daerah. Dan satu kementerian untuk membangun kedaulatan pangan.
Namun dia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah masalah pemerataan. “Tidak bisa berfokus pada proyek raksasa saja dan mercusuar, tetapi proyek-proyek yang menyentuh rakyat kecil juga perlu diperhatikan,” tegasnya.
Penambahan anggaran infrastruktur ini sekaligus, lanjut Roem, untuk menstimulasi stimulus pembangunan di daerah. Ini penting untuk kemajuan daerah. (chan)
