JAKARTA – Ketua DPR Setya Novanto meminta anggota DPR untuk meningkatkan daya kritis dan kontrol kepada pemerintah. Sehingga janji pemerintah yang mengalihkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat produktif dan kepentingan peningkatan standar kehidupan masyarakat kecil, benar-benar terlaksana secara konsisten.
“Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat banyak, belum dapat dikritisi oleh DPR secara kelembagaan,” kata Setya Novanto ketika Pembukaan Masa Sidang II tahun 2014/2015, Senin (12/1).
Setya Novanto menegaskan, Pimpinan DPR mendapat banyak evaluasi dari publik bahwa dalam Masa Sidang Pertama yang lalu, peran dan kontribusi DPR dalam melaksanakan checks and balances masih sangat minim.
Diantara yang perlu dikritisi tesebut adalah penerbitan Kartu Pintar, Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, perubahan sistem penetapan harga BBM bersubsidi, kenaikan harga elpiji 12 kilogram, dan berbagai kebijakan lain yang menyangkut kehidupan masyarakat.
Terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, DPR meminta pemerintah segera menyampaikan RAPBN-P Tahun Anggaran 2015. Pengajuan RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 tidak dapat dilepaskan dari keberadaan APBN Tahun Anggaran 2015 yang disusun pada masa peralihan dari pemerintahan terdahulu kepada pemerintahan baru yang hanya bersifat baseline.
Dia meminta komisi-komisi perlu mengkritisi RAPBN-P, terutama yang terkait dengan kebijakan peningkatan penerimaan pajak, belanja modal untuk infrastruktur, dan pengurangan defisit anggaran.
Tidak kalah penting dikritis dalam pembahasan RAPBN-P tersebut adalah menyangkut harga BBM bersubsidi. Asumsi harga minyak mentah internasional dalam APBN 2015 dipatok sebesar 105 US dolar per barel.
“Pada akhir-akhir ini kecenderungan harga minyak mentah internasional mengalami penurunan yang drastis. Bahkan, sampai di bawah level angka 50 US Dolar per barel. Kondisi ini akan berpengaruh kepada menurunnya penerimaan yang berasal dari migas. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengupayakan optimalisasi dari pendapatan, terutama dari sektor pajak yang memang pada akhir-akhir ini kecenderungannya tidak mencapai target,” katanya. (chan)
