JAKARTA – Anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019 Rieke Diah Pitaloka mengajak seluruh anggota DPR yang merupakan wakil rakyat, untuk memperjuangkan hak politik rakyat dengan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Rieke menegaskan, pemilihan secara langsung adalah sebuah proses demokrasi yang memberi ruang, bukan untuk bertransaksi, tapi untuk membuka ruang komunikasi politik langsung dengan rakyat.
“Bukan hanya partisipasi rakyat, tetapi juga menguji kemampuan politisi yang menjadi calon, untuk meyakinkan visinya kepada rakyat yang akan memilihnya,” kata Rieke di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta (25/9/2014).
Rieke menambahkan, keterpilihan seseorang bukan dihasilkan dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“Keterpilihan dalam politik butuh waktu yang panjang, lewat proses membangun kepercayaan rakyat selama bertahun-tahun. Kalaupun ada pencitraan, pencitraan itu haruslah berbasis kinerja,” imbuhnya.
Kalaupun ada persoalan dalam pilkada langsung, lanjut Rieke, bukan lantas pilkada langsung yang “dibunuh”, melainkan persoalan itu yang harus dicari penyelesaiannya.
“Empat hal yang harus dikoreksi, diperjuangkan terus menerus perbaikannya, seperti yang selalu disampaikan Ibu Megawati yaitu, netralitas dan profesionalisme penyelenggara, netralitas dan profesionalisme, serta independensi dari aparat hukum TNI/Polri untuk menjalankan fungsi pengamanan tanpa memihak calon manapun, netralitas dan profesionalisme dalam pengelolaan IT termasuk pendataan pemilih yang tidak manifulatif, dan melakukan penyadaran kepada seluruh elemen masyarakat untuk melawan dan tidak terlibat politik uang pada saat pemilu,” pungkasnya.
Untuk itulah, Rieke menolak Pilkada langsung dihapuskan. “Menolak pemimpin-pemimpin daerah hanya ditentukan segelintir orang yang belum tentu posisinya sebagai wakil rakyat bukan hasil dari politik uang,” tegas Rieke. (ap)
