JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI FPKS Nasir Djamil menyarankan Presiden Jokowi mengumpulkan Jenderal Polri di 5 angkatan (82, 83, 84, 85, dan 86) sebagai senior Komjen Tito Karnavian, yang telah ditunjuk sebagai satu-satunya calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.
“Mereka perlu diajak bicara dan didengar aspirasinya untuk membangun Polri yang lebih baik ke depan di bawah Kapolri yang baru. Dengan mengumpulkan para senior Pak Tito, maka mereka akan merasa dihargai dan siap memback up kaderisasi di internal Polri agar berjalan baik,” tegas Nasir Djamil dalam diskusi ‘Mengapa Presiden Jokowi Pilih Tito Karnavian sebagai Calon Kapolri?’ bersama anggota Kompolnas Adrianus Meliala dan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Nata S Pane, di Gedung DPR Jakarta, Kamis (16/6).
Langkah tersebut kata Nasir, untuk menenangkan kondisi di internal Polri, agar tidak terjadi gejolak dan konflik yang tidak perlu, dengan pengangkatan Tito Karnavian tersebut. Sebab, bukan jamannya lagi mendubeskan para jenderal yang tidak memiliki posisi di Polri atau TNI saat ini.
Di DPR RI sendiri kata Nasir Djamil, sesuai UU Kepolisian, Presiden RI harus memberikan alasan yang kuat tentang mengapa memilih Tito Karnavian, mengingat seniornya masih ada, tapi Presiden Jokowi melakukan lompatan. “Mengapa? Karena Pak Tito ini merupakan polisi termuda, dan akan menjabat terlama mengingat masa pensiunnya baru tahun 2022. Jadi, Presiden harus memberi alasan atas dipilihnya Pak Tito itu,” ujarnya.
Masalahnya belia akan menghadapi berbagai tantangan. Antara lain secara psikologis apakah mampu beliau memerintahkan para jenderal seniornya? Untuk itu Nasir Djamil berharap Presiden Jokowi bisa berbicara dengan mereka untuk mendukung Kapolri yang baru ini.
“Toh, Kapolri itu adalah Kapolri yang bisa melayani masyarakat, dan bukan tunduk pada kekuasaan. Dan, jangan sampai ada kesan, Presiden RI justru mau mengobok-obok Polri,” tambahnya.
Namun demikian Nasir Djamil mengapresiasi langkah Presiden Jokowi, yang terbukti berani melakukan ‘potong generasi’ ini. Lalu, apakah untuk Panglima TNI juga akan dari angkatan 87? “Kita tunggu tanggal mainnya,” pungkasnya.
Adrianus justru tidak sepakat dengan budaya senioritas di Polri karena yang di kedepankan adalah bagaimana tata kelola Polri yang baik. Untuk itu harus menempatkan orang-orang yang terbaik, dan itu ada pada Pak Tito Karnavian. “Jadi, meritokrasi itu adalah memberi tempat pada orang yang terbaik,” katanya.
Menurut Adrianus, yang terpenting itu mampu menjalankan tugas, kewajiban, dan programnya dalam membangun sumber daya manusia (SDM). Dimana saat ini SDM di tubuh Polri jumlahnya berlebihan di tengah dunia justru meminimalisir jumlah orang, dan beralih untuk memaksimalkan teknologi.
Hanya saja kelemahan Pak Tito, adalah gelar PhD-nya. Biasanya kata Adrianus, PhD itu membesarkan yang kecil, tapi mengabaikan yang besar, dan kedua adalah beliau terlalu sempurna, baik pendidikan maupun ketika bertugas sebagai Kapolda Papua, dan DKI Jakarta. Sehingga ekspektasi, harapan masyarakat sangat besar itu akan menjadi beban jika Pak Tito, tidak mampu mewujudkan. “Jadi, kalau prestasinya nanti biasa-biasa saja, maka masyarakat akan kecewa,” pungkasnya.
Nata S Pane menegaskan, lompatan Presiden Jokowi tersebut justru menabrak etika kepolisian. “Kita kasihan dengan Pak Tito. Ya, kalau Jokowi terpilih lagi, pada tahun 2019, maka jabatannya bisa diperpanjang, tapi kalau tidak, maka Pak Tito akan menjadi jenderal yang nganggur. Dimana-mana yang namanya jenderal karbitan itu diakhirnya bernasib buruk,” katanya.
Boleh saja semua senior Polri itu secara lisan mendukung kepemimpinan Tito, tapi secara diam-diam mereka bisa melakukan perlawanan. Misalnya dengan tidak menjalankan perintahnya. Sebab, setiap jenderal itu mempunyai gerbong masing-masing di Polri.
“Jadi, secara psikologis mampukah menghadapi para seniornya itu? Saya kira Presiden Jokowi belum menerima gambaran yang utuh tentang Polri, sehingga memilih Tito, maka terjadi kesalahan dalam pengangkatan Kapolri ini. Padahal, ada 265 jenderal, tapi yang dikenal Jokowi hanya Tito Karnavian,” jelas Neta.
Karena itu, Neta khawatir akan terjadi ketidakpercayaan Polri kepada institusinya sendiri. Bahkan sudah ada jenderal yang akan mundur untuk maju Pilkada 2017. Karena itu dia meminta Komisi III DPR RI cermat menyikapi penunjukan Tito ini agar tidak terjadi konflik di internal Polri.
“Jangan sampai ada pembangkangan secara diam-diam meski diatas permukaan semua mendukung, tapi, siapapun yang menjadi Kapolri tak akan berhasil merubah Polri, tanpa kebijakan radikal Presiden RI, DPR RI dan dibantu pers,” pungkasnya. (chan/mun)
