JAKARTA– Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) ingkar janji terhadap warga korban penganiayaan Novel Baswedan saat menjabat Kasat Reskrim Polresta Bengkulu 12 tahun silam. Novel saat ini menjabat sebagai penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Korban Novel Baswedan sampai mendatangi Komisi III DPR RI untuk mencari keadilan setelah mengetahui para wakil rakyat membidangi hukum itu melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Jaksa Agung.
Kuasa hukum perwakilan delapan korban Novel Baswedan, Yulisman bahkan sempat menarik lengan baju Jaksa Agung, HM Prasetyo saat akan memasuki mobil dinasnya usai Raker dengan Komisi III DPR, Senin (6/6/).
Aksi itu buru-buru ditepis ajudan Prasetyo. Bahkan, mereka dihadang Pamadal DPR serta ajudan dari Kejakgung agar tidak terlalu dekat dengan Jaksa Agung.
Yulisman mengatakan, kedatangannya ke DPR untuk menyerahkan surat ke Komisi III. Namun, kebetulan saat itu bertepat dengan Raker Komisi III DPR dengan Jaksa Agung sehingga dia menunggu Raker usai. “Kami coba tanyakan langsung ke Pak Prasetyo saat mau meninggalkan gedung DPR. Tapi upaya kami dihalang-halangi Pamdal dan ajudan Jaksa Agung.”
Dijelaskan, salah satu dari delapam korban Novel Baswedan, Irwansyah Siregar malah mau mencium kaki Jaksa Agung, memohon kepada Prasetyo untuk mendengarkan keluhan dia dan tujuh korban lainnya. Tetapi itu pun langsung diamankan ajudan Prasetyo. Para korban ini ingin menagih janji yang disampaikan Jampidum Noor Rachmad, Jumat (3/6). Kala itu Jampidum berjanji mengembalikan berkas Novel. Makanya kami kembali datang untuk menagih janji itu.”
Yuliswan dan perwakilan korban menanyakan ke Ratna, staf Kejagung perihal surat dari Kejati Bengkulu yang belum juga dibalas Kajakgung. “Saat itu jawaban Ratna, kami harus menemui Jampidum yang lagi di DPR,” kata Yuliswan mengutip pernyataan staf Kejakgung itu.
Perwakilan korban Noven juga sempat beradu mulut dengan Kasubdit Penuntutan Pidana Umum Kejakgung, Zulkifli karena berusaha menghindar dari mereka. “Kami kecewa, karena pihak Kejagung saling lempar bola dan tidak ada kejelasan. Ini keterlaluan. Kami ke DPR untuk kirim surat tembusan yang ditujukan kepada presiden. Juga sudah kami siapkan tanda terimanya.”
Perwakilan korban Novel bersama Yulisman menuju Setneg untuk hal yang sama. Di Setneg mereka duterima Paidi, staf Setneg.
Terkait dengan Jaksa Agung, Yulisman mengatakan HM Prasetyo sedang mengkaji deponering kasus Novel pasca PN Bengkulu menyatakan tidak sahnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) penyidik KPK tersebut.
Dijelaskan dalam penanganan perkara itu tidak bisa digeneralisir semuanya demikian pula kasus Novel. “Kejaksaan punya kewenangan kasus itu. Kalau alasannya cukup ya kenapa tidak.”
Suparman, hakim tunggal gugatan praperadilan SKP2 Novel pada sidang putusan di PN Bengkulu, Kamis lalu mengatakan, putusan diambil setelah menimbang berbagai bukti yang diungkap di persidangan.
“Menyatakan surat ketetapan penghentian penuntutan nomor Kep.03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang dikeluarkan termohon adalah tidak sah,” kata hakim.
SKP2 diputuskan PN Bengkulu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan segala ketetapan dan keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon berkaitan dengan SKP2 itu juga tidak sah.
Hakim juga mengabulkan sebagian gugatan korban Novel yang menjadi pemohon dalam praperadilan itu, karena dapat membuktikan sebagian dalil dari permohonan. “Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi atau keberatan termohon untuk seluruh,” kata Suparman. (art)






