Aktivis Ratna Sarumpaet bersama nelayan dan perwakilan manusia perahu mengadu ke DPRD DKI Jakarta terkait tindakan penggusuran semena-mena yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Poernama (Ahok), Senin (18/04).
“Kami digusur tapi sosialisasinya terlalu cepat. Sosialisasi yang sangat cepat merupakan suatu tindakan kejahatan dari penguasa, penguasa DKI Jakarta tidak mau berdialog dan melihat mereka seperti musuh,” kata Ratna.
Ratna bersama para nelayan juga meminta bukti di mana perlindungan dan janji pemerintah DKI yang dengan semena-mena melibas tempat tinggal masyarakat.
“385 KK yang dari dulu sudah mendiami dan membayar pajak, tempat tinggalnya telah digusur. Sampai saat ini belum memperoleh rumah susun yang dijanjikan,” tukas Ratna.
Dia sangat menyayangkan tindakan Ahok saat melakukan penggusuran yang lebih mementingkan kepentingan pengembang dari pada masyarakatnya sendiri. “Reklamasinya saja masih bermasalah, tapi sudah menggusur masyarakat sekitar yang sudah berpuluh puluh tahun tinggal di situ. Sampai sekarang yang masuk ke rusun hanya 180 orang, padahal ada banyak sekali warga yang digusur,” tegasnya.
Bersama para nelayan dan masyarakat pesisir korban penggusuran, Ratna meminta tolong kepada DPRD DKI Jakarta agar diberikan izin memasang tenda dan menempati wilayah yang digusur, sampai mereka bisa mendapatkan ganti rugi.
