JAKARTA– Kasus suap yang melibatkan jaksa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu adalah bukti kelemahan Jaksa Agung, HM Prasetyo mengawasinya.
“Untuk kesekian kalinya jaksa terlibat kasus suap. Karena itu, Presiden Joko Widodo tidak perlu ragu untuk mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung dalam paket reshuffle kabinet jilid II. Sosok Jaksa Agung ini lebih gemar berpolitik dibanding menjadi pejabat profesional,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, kemarin.
Dalam dua pekan terakhir, kata Hendardi, terungkap kasus suap yang melibatkan jaksa yaitu, suap penanganan kasus PT Brantas Abipraya di Kejati DKI dan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kabupaten Subang di Kejati Jabar yang melibatkan jaksa di Kejati Jateng.
Dari kedua kasus itu saja sudah terbukti Prasetyo gagal melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan. Hal itu juga membuktikan pejabat Kejaksaan masih konservatif, antitransparansi dan cenderung protektif pada korpsnya.
“Jangankan untuk mengawal pencegahan korupsi program pembangunan seperti yang pernah dijanjikan, membereskan praktik korupsi di institusinya saja (Prasetyo) tidak mampu.”
Selain kedu kasus itu, Hendardi juga menjadikan penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai ukuran mengevaluasi kinerja Prasetyo. Jaksa Agung dianggap berperan menciptakan impunitas dalam perkara pelanggaran HAM berat karena tidak menindaklanjuti penyelidikan yang sudah dilakukan Komnas HAM.
“Selain kasus korupsi, Jaksa Agung juga menjadi salah satu aktor yang meneguhkan impunitas pelanggaran HAM berat karena tidak pernah menindaklanjuti berbagai temuan penyelidikan Komnas HAM,” demikian Hendardi. (art)






