JAKARTA– Anggota DPD RI Sulistyo mengatakan, pendidikan di Indonesia belum punya arah yang jelas. Bahkan, setiap pergantian presiden atau menteri, kurikulum pendidikan selalu berubah-ubah termasuk kebijakan terhadap guru honorer.
Selain itu, nasib guru honorer juga masih tetap ngambang. “Kebijakan Kemendikbud RI hanya berbuih-buih. Jadi, dalam setahun pemerintahan Jokowi, kebijakan pendidikan kita tidak jelas,” tegas Sulistyo dalam dialog kenegaraan ‘Upaya Mencerdaskan Bangsa di Tengah Melambatnya Ekonomi’ bersama Ketua Komite III DPD RI, Hardi Slamet Hood dan pengamat pendidikan alumni beasiswa Supersemar Suaib Didu, Rabu (18/11).
Khusus guru honorer kata, Sulistyo, 15 September 2015 Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi menyatakan akan mengangkatnya sebagai PNS. Belakangan Yuddy menyerahkannya ke DPR RI, karena Menpan tak memiliki hak budget, anggaran. “Jadi, Pak Yuddy mengembalikannya ke DPR RI, dan janji pengangkatan guru honorer sebagai PNS dalam APBN 2016 itu hilang.”
Sulistyo yang juga Ketua PGRI itu berjanji bakal menelusuri siapa yang menghilangkan pengangkatan guru honorer itu. Padahal demo guru honorer itu akibat janji pengangkatan dari pemerintah yang kontraproduktif. Setidaknya ada tiga kategori guru yakni ratusan akan diangkat, 439.956 diangkat pada 4 tahun.
Harusnya, melambatnya ekonomi tidak berpengaruh kepada pendidikan dan ini memang kinerja pemerintah tidak optimal. Apalagi memberlakukan 2 kurikulum pendidikan sekaligus, yang tidak ada di dunia mana pun.
“Padahal, kekurangan guru dan guru yang tidak bermutu, maka pendidikan tidak akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Makanya, DPD RI akan menggelar seminar pendidikan pada 26 November 2015 untuk mengelaborasi masalah pendidikan dan guru,” demikian Sulistyo. (art)






