JAKARTA– Pemerintah dibawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mendorong investasi. Akibatnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 defisit sehingga pembiayaannya terpaksa ditutup dengan uatang utang negara Rp 330,9 triliun.
Kinerja investasi yang buruk selama pemerintahan Jokowi, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan, tidak mampu menolong melemahnya fudamental ekonomi Indonesia. “Hingga hari ini pemerintah tidak mampu meningkatkan kinerja infestasi,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, Jumat (30/10),
Dikatakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat tersebut, telah terjadi penurunan investasi. Tahu ini investasi hanya berkontribusi 1,4 persen terhadap PDB. Hingga Juni 2015, investasi yang terealisasi hanya Rp259,7 triliun atau meleset 50 persen dari target BKPM yakni Rp519,5 triliun.
Apalagi, kata Heri, aliran investasi langsung yang masuk di tiga sektor utama seperti pertanian, perikanan, kehutanan, jasa dan property, serta sektor manufaktur, dengan pangsa lebih dari 80 persen, mengalami pertumbuhan negatif 8 persen.
Investasi portofolio yang masuk pada tahun 2015 lebih rendah dari tahun 2014. Pemerintahan Jokowi tak mampu keluar dari himpitan ketidakpastian global dan terus-menerus bergantung pada perekonomian global tanpa mampu mengoptimalkan pasar domestik.
“Tercatat, arus modal yang masuk lewat instrumen domestik hanya US$6,3 miliar atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena aksi investor asing yang mengurangi kepemilikannya pada saham domestik. Kondisi ini perlahan-lahan akan berefek pada fundamental ekonomi yang makin keropos,” jelas dia.
Dengan gambaran tersebut, maka pemerintah kelihatan tidak mampu membangun APBN 2016 yang sehat. Ketidakmampuan pemerintah menggenjot kinerja ekspor dan investasi membuat pemerintah menggantungkan satu-satunya motor pembangunan ekonomi dari utang untuk menutup defisit APBN 2016.
“Ini benar-benar mengancam ekonomi nasional,” demikian Heri Gunawan. (art)
