JAKARTA– Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai bahwa Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak pro rakyat. Karena itu, fraksi partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut menolak RAPBN 2016.
Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Wilgo Zainar disela-sela rapat Banggar DPR RI dengan agenda membahas RAPBN 2016 mengatakan, pihaknya menolak RAPBN untuk tahun depan itu karena tidak pro rakyat. Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti adanya anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 39 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pada prinsipnya Gerindra tetap menolak karena RAPBN karena ini tidak pro rakyat, tidak perlu kita mendanai BUMN dari anggaran negara. Gerindra sudah melakukan penolakan di rapat internal dan selanjutnya kita akan menyatakan menolak saat rapat pandangan mini fraksi bersama pemerintah,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, Kamis (29/10).
Diakui, Gerindra kalah suara dari sembilan fraksi lainnya. Dia menyadari, jika kondisinya tidak berubah, RAPBN 2016 akan tetap disetujui dan disahkan pada rapat paripurna, Jumat (30/10).
Namun, Gerindra tidak akan terpengaruh dengan keputusan sembilan fraksi tersebut. Sebab, setidaknya penolakan Gerindra ini bisa dijadikan catatan apabila di kemudian hari diketahui ada yang salah dalam RAPBN 2016 ini. “Dengan penolakan ini, secara otomatis kami tak bertanggung jawab atas RAPBN 2016,” Ketua DPD Partai Gerindra NTB tersebut.
Dikatakan, Fraksi Partai Gerindra yang menolak RUU APBN 2016 bakal menyatakan sikapnya di hadapan pemerintah dalam rapat lanjutan. “Kita punya pandangan berbeda. Kita tidak mengganjal. Sembilan fraksi menyetujui, satu fraksi menolak. Ini sikap Fraksi Gerindra dalam mengkritisi.”
Ini merupakan dinamika rapat internal Badan Anggaran (Banggar) DPR yang digelar tertutup. Karena itu, pemerintah harus lebih bijak menetapkan postur anggaran dalam RUU APBN 2016. “Kita akan sampaikan sikap menolak di hadapan pemerintah,” kata Wilgo.
Gerindra tak setuju soal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN. Bukannya meminta anggaran PMN dikurangi, Gerindra justru ingin PMN dihapus saja dari APBN. PMN harus ditiadakan seluruhnya. Pemerintah silakan saja untuk misalnya, mengalokasikan untuk dana desa.
Kedua, soal target penerimaan pajak harus dibikin lebih realistis, yakni Rp 1.300 triliun, tidak seperti yang diajukan pemerintah sekarang Rp 1.500 triliun. Bila tak diturunkan, dikhawatirkan pemerintah akan mengambil langkah utang luar negeri di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.
Ketiga, Gerindra melihat ada sejumlah komisi di DPR yang belum menyetujui pagu anggaran dalam RUU APBN 2016. Maka komisi-komisi harus menyelesaikannya terlebih dahulu.
Soal Dana Alokasi Khusus (DAK) alias dana aspirasi yang diajukan oleh anggota DPR, Gerindra tak masalah bila itu tak dimasukkan APBN. Menurutnya, DAK harus dibikin oleh pemerintah, bukan DPR. “Kita berharap itu dari pemerintah lah. Yang berhak membuat itu adalah pemerintah,” kata dia.
Soal Tax Amnesty, Gerindra juga tak mendukung sepenuhnya hasil pengampunan pajak masuk keuangan negara. Soalnya, ini mengusik rasa keadilan bila pengemplang pajak diampuni.
“Kita melihat itu juga tak terlalu besar. Mengusik rasa keadilan masyarakat perusahaan yang kooperatif terhadap pembayaran pajak. Juga, kita khawatir dana-dana yang masuk nantinya bermasalah,” demikian Wilgo. (art)
