Breaking News
Pengawasan

Tak Tuntaskan Asap, Jokowi Harus Dimakzulkan

×

Tak Tuntaskan Asap, Jokowi Harus Dimakzulkan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPD asal daerah pemilihan Riau Intsiawati Ayus bersama Direktur Program Transparency International Indonesia Ibrahim Fahmi Badoh dan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow dalam Dialog Kenegaraan bertema "Pemilu 9 April 2014, Baik atau Buruk?" di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (30/4)

JAKARTA– Para wakil rakyat dan daerah di parlemen harus memberikan batas waktu kepada Preisiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kasus asap hasil pembakaran hutan dan perkebunan di beberapa wilayah di Indonesia.

Asap, kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Propinsi Riau, Intsiawati Ayus, tidak hanya sekadar menyelimuti sebagian besar wilayah Indonesia sejak beberapa bulan terakhir. Namun, asap juga telah mengganggu kesehatan dan ekonomi masyarakat di sejumlah daerah.

Bahkan, lanjut Intsiawati, puluhan warga yang sebagian besar masih anak-anak meninggal karena sakit pernafasan. Padahal, konstitusi telah memerintahkan Presiden RI wajib melindungi warga negara dari berbagai ancaman. Termasuk ancaman kematian dari kabut asap yang mengancam jutaan penduduk Indonesia.

“Jutaan rakyat disejumlah propinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua tiga bulan belakangan hidup dalam kondisi udara yang tidak sehat. Karena itu, MPR, DPR dan DPD RI harus ada batas waktu kepada Jokowi untuk menuntaskan kasus asap. Jika sampai batas waktu pemerintahan gagal, dengan sendirinya Jokowi selaku penanggung jawab pemerintahan sudah harus turun melalui mekanisme pemakzulan,” kata Intsiawati dalam keterangan persnya, Senin (26/10).

Sejumlah anggota DPD RI dari provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan hadir dalam konferensi pers ini. Mereka menandatangani surat kepada Presiden Jokowi tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana ini. Mereka antara lain Abdul Azis (Sumsel), Mervin Sadipun Komber (Papua Barat), M Syukur (Jambi), Permana Sari (Kalteng), Anang Prihantoro (Lampung), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), Novita Anakotta (Maluku), Aji Muhamad Mirza Wardhana (Kaltim) dan Dharmayanti Lubis (Sumut).

Lebih jauh dikatakan, kalau sudah ada tenggat waktu yang diikuti dengan pemenuhan kreteria sebuah pemerintah yang gagal, dengan sendirinya rakyat punya kepastian sampai kapan kabut asap ini benar-benar selesai masalahnya.

“Kalau sudah memenuhi kriteria pemerintahan ini gagal, selanjutnya digunakan mekanisme yang berlaku dimana Jokowi harus diturunkan. Prosesnya itu yang harus dimulai untuk mendorong agar Presiden Jokowi bersungguh-sungguh menyelamatkan warga negeranya,” demikian Intsiawati Ayus. (art)

Komentar