PARLEMENTARIA.COM– Pergantian Ketua DPR RI, Setyo Novanto dengan kader Partai Golkar lainnya tidak bisa dilakukan terburu-buru. Bila dilakukan terburu-buru, bakal berdampak buruk kepada partai Pohon Beringin ini.
Itu dikatakan anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad, Senin (11/12) menanggapi beredarnya surat penggantian Ketua DPR RI dari Setya Novanto kepada Aziz Syamsudin. Surat penggantian Ketua DPR RI tersebut ditandatangani Setya Novanto.
Sebaiknya, kata Fadel, pergantian ketua DPR dilakukan pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang dilangsungkan pertengahan Desember ini. Munaslub yang dijadwalkan digelar di Jakarta itu bakal memilih Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Setyo Novanto.
Setya Novanto sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Setya Novanto sejak beberapa pekan lalu ditahan KPK. Sebelumnya yang dia juga sudah dicekal imigrasi. Dia tidak boleh ke luar negeri atas permintaan KPK.
“Saya pikir, ini kan menyangkut kepentingan Golkar termasuk di DPR RI. Golkar kan partai besar, partai yang memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi setiap kader. Jadi, kami para senior sudah menganjurkan kalau boleh diadakan Munaslub dulu,” kata Fadel Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/12).
Dikatakan politisi senior Partai Golkar tersebut, setelah Munaslub dan terpilih pimpinan, DPP Golkar yang baru menentukan siapa jadi pimpinan DPR RI menggantikan Setya Novanto.
Laki-laki kelahiran Ternate, Maluku Utara, 20 Mei 1952 tersebut khawatir bila dipaksakan dilakukan pergantian ketua DPR, itu percuma. Sebab, bila ada Munaslub dan terpilih ketua umum yang baru, kemungkinan akan ditentukan lagi kader yang menjadi pimpinan DPR.
“Kalaupun sekarang dipaksakan seperti kehendak beberapa orang, maka pasti nantinya pada waktu pemilihan munaslub, ketua Golkar baru, pasti menurut perasaan saya akan terjadi pergantian lagi yang dikehendaki oleh pimpinan ketua Golkar yang terpilih,” kata Fadel.
Menurut dia, bila Golkar terlalu melakukan gonta-ganti ketua DPR, maka juga tak bagus untuk sebuah lembaga tinggi negara. “Kami sebagai senior dan saya sudah empat kali menjadi pengurus DPP. Sekali pengurus DPD I Golkar merasa malu dengan melihat permasalahan yang kami hadapi sampai hari ini. Mudah-mudahan jangan lagi terulang sekarang,” tutur Fadel.
Lebih jauh Fadel berharap agar pergantian pimpinan DPR tak dilaksanakan terburu-buru dan terkesan dipaksakan seperti hari ini. “Kami lihat sekarang masih rapat-rapat, kemarin, terkesan terburu-buru. Ini tak bagus,” ujar Fadel.
Terkait surat yang dikirimkan Setya Novanto, ia membenarkan adanya dua surat. Surat pertama ditujukan untuk pimpinan fraksi dan satunya lagi pimpinan DPR. “Surat itu meminta agar Aziz (Aziz Syamsudin) yang gantikan dia. Dua surat terpisah. Surat pertama katakan dia mengundurkan diri dari DPR,” demikian Fadel Muhammad. (art)
