PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan mengatakan, masyarakat di perbatasan merupakan benteng Pancasila. Karena itu, sebagai benteng Pancasila, perhatian harus penuh dicurahkan kepada masyarakat perbatasan.
Hal itu dikatakan EE Mangindaan dalam pertemuan delegasi MPR RI dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) ke daerah perbatasan di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri di Tanjung Pinang, Senin (11/12).
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Drs Robert Simbolon, Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Danlantamal IV Laksamana Pertama Ribut Eko S, Danlanud Kol Pnb Moh Dadan, Kasrem 033 Wira Pratama Kol Inf Martin SM Turnip serta perwakilan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi.
Dikatakan politisi senior Partai Demokrat ini, kunjungan kerja MPR ke daerah perbatasan merupakan bentuk perhatian MPR kepada daerah perbatasan. MPR RI bukan hanya mendatangi perbatasan di Kupulauan Riau tetapi juga daerah lain.
“Karena benteng Pancasila ada di perbatasan, MPR melihat langsung. Kami memantau dan mendengar permasalahan daerah perbatasan,” kata Gubernur Sulawesi Utara 1995-2000 tersebut.
Dikatakan EE Mangindaan, Indonesia yang secara geografis berbatasan dengan 10 negara perlu mendapat perhatian karena posisinya yang strategis dan penting.
“Selain menjadi batas wilayah kedaulatan, perbatasan menjadi daerah yang mencerminkan halaman depan atau beranda dari wilayah kedaulatan Indonesia yang harus indah dan berketahanan.”
Hal utama yang dihadapi daerah perbatasan di Indonesia, kata Mangindaan, antar lain masalah keamanan, kesejahteraan, kurangnya struktur dan infrastruktur dasar sosial.
Dikatakan, kesejahteraan dan keamanan ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa kesejahteraan maka keamanan tidak tercapai. Tanpa keamanan, kesejahteraan juga sulit dicapai.
“Dalam rangka wilayah perbatasan agar senantiasa mengacu pada keutuhan negara Republik Indonesia. Ini yang menjadi fokus MPR karena tugas MPR yaitu memastikan NKRI ini tetap utuh,” kata anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Selain kesejahteraan, kata Mangindaan, juga diperlukan dukungan TNI untuk mengawal keutuhan NKRI dalam pertahanan maupun teritorial. Kepolisian dalam konteks Kamtibmas dan penegakan hukum, tokoh masyarakat, rohaniawan, budayawan dan lainnya.
Semuanya, kata Mangindaan, penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat maju dan sejahtera. Kalau boleh saya menyebutkan, masyarakat di perbatasan adalah benteng Pancasila.
“Karena itu, perhatian kita dan seluruh anak bangsa harus betul-betul penuh menjaga keutuhan negara kesatuan dimana benteng Pancasila ada di daerah perbatasan,” demikian EE Mangindaan. (art)
