Breaking News
Polhukam

Muslim Ayub: Dengan Pendekatan Kekuasaan Pemerintah, UU Ormas Disahkan

×

Muslim Ayub: Dengan Pendekatan Kekuasaan Pemerintah, UU Ormas Disahkan

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Melalui kendekatan kekuasan yang dilakukan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2/2017 tentang No: 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) disahkan Sidang Paripurna DPR.

Perppu tersebut, kata anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub, menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Soalnya, UU ini memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk menentukan kelompok atau Ormas mana yang harus dibubarkan tanpa perlu proses pengadilan.

Perppu itu mengabaikan prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Indonesia adalah negara hukum. “Kami di PAN dari awal memberikan catatan kritis terhadap Perppu ini,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Aceh Satu tersebut.

Dikatakan, apa yang ada dalam Perppu tersebut menggambarkan cara berfikir pemerintah yang semakin mengarah ke otoriter. “Pemerintahan Jokowi tidak lagi memiliki kemampuan dan kecakapan nalar menghadapi sikap kritis masyarakat,” kata Muslim.

Dikatakan, saat ini pemerintah sudah melenceng dari rel hukum. “Pendekatan yang dilakukan bukan pendekatan hukum, tetapi sudah kepada pendekatan kekuasaan. Indonesia sebagai negara hukum hanya tinggal dicatatan saja.”

Jika membaca secara cermat apa yang ada dalam Perppu tersebut, ungkap Muslim. tidak ada lagi ruang demokrasi. Kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan bersuara kritis diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah.

Soalnya, dengan tafsir yang hanya dibuat pemerintah, organisasi apapun bisa dianggap melanggar Pancasila dan harus dibubarkan. Anggotanya bisa dikenakan Pasal-Pasal Pidana.

Dengan aturan hukum yang baru ini, pemerintah kapan saja bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. Sepanjang ada aktivitas dari sebuah organisasi yang dianggap sangat kritis sehingga mengganggu penguasa, sangat terbuka untuk dijadikan sasaran pembubaran.

“Pemerintah pimpinan Jokowi tinggal menyebut saja bahwa aktifitas organisasi tersebut tidak sesuai dengan Pansila dan mengganggu jalannya pemerintahan,” kata politisi senior PAN ini.

Dari segi persyaratan, kata Muslim, Perppu tersebut sebenarnya tak memenuhi syarat. Karena itu, Perppu dan karena itu harus ditolak, apalagi tidak ada kekosongan hukum atau negara dalam keadaan genting dan memaksa.

Menurut dia, situasi dan kondisi bangsa saat ini masih normal. Tidak ada kerusuhan. Negara juga tidak dalam kondisi darurat sipil apalagi militer. “Karenaitu, pemerintahan Jokowi tidak punya pijakan hukum mengeluarkan Perppu Ormas.”

Karena itu, agar UU Ormas ini tidak menjadi alat kekuasaan pemerintahan, Muslim menyatakan keberadaan UU Ormas harus ditolak rakyat. Caranya ya melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya mendorong dan mendukung setiap upaya mengoreksi lewat MK. Jangan membiarkan pemerintahan ini berlaku tirani terhadap rakyatnya sendiri sehingga demokrasi menjadi terhambat,” demikian Muslim Ayub. (art)

 

Komentar