PARLEMENTARIA.COM – Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa yang paling pantas membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah kejaksaan.
“Karena di kejaksaan itu sudah lengkap, ada fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jadi sebenarnya kejaksaan seharusnya bisa kalau mau bersaing dengan KPK,” kata Fickir dalam diskusi ‘Densus Tipikor, Kewenangan dan Regulasi, di Media Center DPR, Selasa (17/10/2017).
Menurut dia, lembaga yang terdepan dalam pemberantasan korupsi dalam peradilan adalah kejaksaan sebagai penuntut dan yang lain sebagai sporting.
“Penyidik dan penyelidik itu bagian dari penuntutan, tetapi begitu KUHAP dia dipisahkan sendiri, berdiri lembaga sendiri sebagai penyidik tunggal. Semua penyidik berorientasi kepada penyidikan kepolisian,” jelasnya.
Karena itu, kata dia, kejaksaan menyatakan dia tidak akan terlibat dalam Densus Tipikor yang akan dibentuk Polri itu harus diapresiasi juga kehati-hatiannya. Jangan sampai terjadi satu rumah itu melanggar hukum.
“Menurut saya harus kita apresiasi dalam pengertian jangan sampai pemberantasan korupsi ini menjadi politisasi pemberantasan korupsi. Jangan terjadi seperti itu. Kalau itu yang terjadi, penegakan hukum menjadi kiamat,” katanya.
“Karena setiap kali kita bisa merubah-rubah lembaga-lembaga penegakan hukum, setiap kali juga mengecewakan elit-elit yang berkuasa, termasuk yang di DPR,” ulasnya.
Karena itu menurut dia, jika harus dibentuk satu Densus yang khusus menangani korupsi maka yang harus dibenahi adalah integritasnya.
“Jadi istilahnya kalau mau menyapu itu harus dengan sapu yang bersih. Kalau punya sapu kotor juga maka sama juga bohong, maka di situlah akan terjadi area korupsi baru, karena diberikan kewenangan dan diberikan keleluasaan yang lebih besar,” katanya. (aam)






