Breaking News
Polhukam

Ray Rangkuti: HTI Bisa Dibubarkan dengan UU Ormas

×

Ray Rangkuti: HTI Bisa Dibubarkan dengan UU Ormas

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai bahwa pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa dilakukan melalui UU Ormas dan tidak perlu dengan Perppu Nomor 2/2017 yang dikeluarkan pemerintah.

“Saya merasa sangat bisa organisasi semacam HTI dibubarkan oleh UU Ormas dengan dasar cukup bahwa semua organisasi apapun di Indonesia ini harus menyatakan dirinya setia kepada Pancasila, dasarnya adalah Pancasila,” kata Ray dalam diskusi ‘Babak Akhir Pembahasan Perppu Ormas?’, di Media Center DPR, Selasa (10/10/2017).

Dikatakan Ray, pada prakteknya ada organisasi yang nyata-nyata bukan hanya bertentangan dengan Pancasila tetapi bahkan mengkampanyekan anti Pancasila. “Jadi bukan hanya tindak tanduknya saja ,kalau yang bertentangan dengan Pancasila saya rasa banyak itu,” katanya.

Bahkan kata Ray, anggota partai yang terlibat korupsi saja itu bertentangan dengan Pancasila dan bisa dibubarkan. Namun belum punya tradisi pembubaran ormas dan partai. “Partai atau ormas dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan diuji anggapan itu sampai saat ini kita tidak punya tradisi itu,” jelasnya.

“Sepajang yang saya tahu, entah partai atau organisasi ,ormas itu pernah diuji terbukti dan bertentangan dengan Pancasila dan dibubarkan. Kita tidak punya tradisi, yang ada partai dibubarkan karena kehendak kekuasaan, khususnya zaman orde baru itu semua bisa dibubarkan,” ulasnya.

Dikatakan, seseorang mendaftarkan diri kepada Kemenkumham dan menyatakan setia kepada Pancasila dengan mendaftarkan organisasinya adalah Pancasila.

“Tetapi pada prakteknya keseharian bertindak bersebrangan dengan Pancasila atau bahkan mengkampanyekan anti terhadap Pancasila maka cukup dasaar untuk organisasi itu dibubarkan. Disinilah prinsip mengapa Perppu ini dikeluarkan,” jelasnya.

Perppu itu menurut Ray, bukan hanya menyoal mekanisme, bukan hanya memperpendek jarak antara pembubaran izin dan pencabutan izin tetapi justru menambah beberapa pasal, point bahkan subjek yang membuat organisasimasyarakat dapat dibubarkan.

kalau selama ini ormas dibubarkan karena bertentangan dengan UUD 45, bertentangan dengan Pancasila tetapi dalam perpu ini substansi ormas dibubarkan karena menyebarkan rasa permusuhan dan organisasi itu secara resmi digunakan untuk kepentingan kekerasan. (aam)

Komentar