Breaking News
Polhukam

Dirjen Dukcapil Targetkan e-KTP Selesai 2018

×

Dirjen Dukcapil Targetkan e-KTP Selesai 2018

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Lebih sembilan juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah mempunyai hak pilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Eletronik e.KTP.

Mereka, ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Dukcapil Kemendagri), I Gede Suratha di Press Room DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/9), belum melakukan perekaman data penduduk secara eletronik dan melakukan perekaman.

Dalam acara Dialetika Demokrasi bertema ‘Penataan Data Kependudukan Demi Pembangunan’ bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Lukman Edy itu, Suratha mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan perekaman 94,98 persen, tepatnya 175.949.127 juta jiwa penduduk.

Khusus menghadapi pilkada serentak 2018, dan pemilu legislatif serta pilpres 2019, Kemendagri bakal mencetak 25 juta blanko e-KTP. “Masih ada sekitar 5,02 persen atau 9.000.548 jiwa penduduk yang belum melakukan perekaman,” tegas Suratha.

Menurut dia, selain ada masyarakat yang belum melakukan perekaman, pihak Dukcapil Kemendagri juga menemukan sekitar 1,9 juta penduduk melakukan perekaman ganda sehingga KTP mereka otomatis tidak dicetak.

“Sedikitnya, 5,02 persen penduduk yang belum melakukan perekaman penduduk ditelusuri melalui lembaga pemerintahan terendah yakni kelurahan dan desa, tapi kesulitan menemukan penduduk tersebut.Pemerintah menargetkan penyelesaian program perekaman e-KTP hingga Desember 2018.”

Dari 9 juta penduduk yang belum melakukan perekaman, jelas Suratha, jika dapat diselesaikan sekitar 4 juta jiwa saja, itu sudah sangat baik. Penduduk yang belum melakukan perekaman, ada kemungkinan pindah domisili untuk waktu yang cukup lama, seperti buruh migran dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Terhadap penduduk yang menjadi buruh migran, kata Suratna, meski ditelusuri di seluruh wilayah Indonesia, tetap tidak ditemukan. “Apalagi jika mereka bekerja sebagai TKI di luar negeri menggunakan identitas orang lain,” kata dia.

Suratha mencontohkan, ada TKI yang meninggal dunia di luar negeri, namun saat tiba daerah asalnya sesuai dengan dokumennya, malah almarhum dinyatakan tak dikenal.

Sebelumnya Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kemendagri tidak bakal segan-segan mencopot pejabat di Disdukcapil yang terlibat pungutan liar. Mendagri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti jajarannya untuk tidak melakukan praktik yang dapat merugikan rakyat. “Kalau ada pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bekerja sama dengan calo, kami akan copot,” kata Zudan.

Menurut Zudan, jika pungutan liar itu terjadi di desa dan kecamatan, hak untuk mencopot jabatan menjadi kewenangan bupati dan wali kota. Untuk itu, Zudan mengimbau masyarakat yang membuat e-KTP tidak menggunakan jasa calo.

Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy tidak menampik, masih ada tindakan pungutan liar di beberapa loket pembuatan e-KTP. Jumlah pungli bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000,-.

Praktik pungli itu terjadi di wilayah Bogor (Jawa Barat), Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan Pontianak (Kalimantan Barat). “Kami langsung tanya ke loket, blangkonya sudah habis dan tidak bisa. Ternyata, lewat calo dalam waktu kurang dari setengah jam sudah jadi,” ujar Ahmad Suaedy. (art)

Komentar