Breaking News
Polhukam

DPR Putuskan Pansus Hak Angket KPK Terus Bekerja

×

DPR Putuskan Pansus Hak Angket KPK Terus Bekerja

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM– Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Selasa (25/9) menyetujui laporan kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI terkait kewenangan dan tugas lembaga anti rusuah tersebut.

Walau sempat menimbulkan pro-kontra, Paripurna juga memutuskan Pansus terus bekerja dan melanjutkan tugas penyelidikan untuk membuat laporan dan rekomendasi.

“Pasal 206 UU MD3, Pimpinan DPR hanya menanyakan apakah laporan Pansus diterima atau tidak. Apakah disetujui laporan Pansus Hak Angket,” kata Fahri yang disambut suara setuju sebagian besar peserta Paripurna.

Ketika ada peserta yang mengatakan laporan Pansus diterima atau tidak setelah membuat kesimpulan akhir, Fahri menjawab bahwa laporan Pansus tidak harus 60 hari setelah terbentuk. “Bisa saja seminggu, dua minggu atau sebulan, tergantung pembicaraan di tingkat satu,” kata politisi senior ini.

Sebelumnya Ketua Pansus Angket KPK DPR, Agun Gunandjar Sudarsa dalam laporannya menjelaskan bahwa Pansus telah mendapatkan empat fokus penyelidikan yaitu aspek kelembagaan, kewenangan, tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola anggaran di KPK.

Dalam aspek kelembagaan, kata politisi Partai Golkar ini, Pansus menilai KPK gagal dalam memposisikan diri sebagai lembaga supervisi dan koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi karena tidak mampu membangun kerja sama yang baik dengan Kepolisian maupun Kejaksaan Agung.

“Sepertinya KPK jalan sendiri. Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan baik sehingga terjadi kemandekan supervisi karena laporan dari Kejaksaan tidak ditindak lanjuti KPK,” jelas Agun.

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat tersebut mengatakan, Pansus menemukan dugaan pelanggaran aturan dalam mengumpulkan alat bukti serta ada saksi yang harus mengikuti keinginan penyidik KPK.

Dikatakan, beberapa Berita Acara Penyidikan (BAP) dalam penanganan kasus di KPK, pernyataan saksinya direkayasa. KPK tidak menghiraukan fakta-fakta persidangan serta melakukan penggiringan opini publik.

Selain itu, manajemen barang sitaan dalam KUHAP dimana barang sitaan tindak pidana korupsi harus ditempatkan di Rupbasan tetapi KPK malah membentuk unit sendiri yaitu Unit Alat Bukti dan Eksekusi atau Labuksi.

Dijelaskan politisi senior Partai Golkar ini, Pansus belum membuat kesimpulan dan rekomendasi karena KPK belum hadir dalam Rapat Pansus sehingga tidak adil kalau Pansus membuat kesimpulan dan rekomendasi tanpa ada konfirmasi dari KPK.

Dikatakan Agun, Pansus akan terus bekerja, melanjutkan tugas penyelidikan untuk membuat laporan dan rekomendasi akhir. “Pansus akan terus bekerja untuk mendalami dan memanggil pihak-pihak guna membuat laporan akhir dan kesimpulan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.”

Belum bisanya Pansus membuat kesimpulan dan rekomendasi akhir karena KPK sebagai subjek maupun objek penyelidikan belum menghadiri Rapat Pansus untuk dimintai klarifikasi dan konfirmasi mengenai temuan Pansus.

“Akibat pemimpin KPK belum memenuhi panggilan Pansus membuat seluruh tugas Pansus belum bisa diselesaikan, karena belum melalui pengujian dan konfirmasi dari pihak terkait di KPK, termasuk langkah konfrontasi antar pihak terkait apabila dipandang perlu untuk mendapat fakta dan keterangan.”

Menurut dia, Pansus telah mengundang KPK untuk rapat. Namun, perwakilan lembaga itu tidak memenuhi panggilan karena masih mengajukan permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK). “Terkait alasan itu, Pansus menilai pimpinan dan pejabat KPK tak menghormati proses yang berjalan di DPR,” demikian Agun Gunandjar Sudarsa. (art)

 

Komentar