PARLEMENTARIA.COM – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan atau tanah antara masyarakat dengan TNI di Karang Intan, Banjar, Kalimantan Selatan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Zeni Angkatan Darat (Ditziad) Brigjen TNI Muhammad Munib dan pihak Kementerian Pertahanan, Rabu (13/9/2017).
Senator dari Kalimantan Selatan Antung Fatmawati mengatakan, sengketa lahan sudah berlangsung sejak ahun 1956 dan sampai sekarang kedua belah pihak sudah melakukan mediasi tetapi tidak memiliki titik temu. “Masyarakat ingin sertifikasi tanah yang mereka tempati tetapi terhambat di BPN dengan alasan status tanah atas kuasa TNI AD, masyarakat daerah ingin kepastian status tanahnya, dimohon kepada pihak TNI AD agar memberikan win win solusi,” harap Antung Fatmawati’
Senada dengan Antung, Senator Lampung, Andi Surya yang juga anggota tim analisis masalah sengketa lahan tersebut mengatakan bahwa sesuai dengan undang-undang, tanah negara yang terlantar yang tidak diusahakan dan diduduki oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak mensertifikasi lahan tersebut. “Masyarakat mengusahakan hal itu, ada sebagian masyarakat sudah memiliki sertifikat yang sah. Dimohon bagi TNI AD untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat,” ujar Andi.
Sementara itu, dalam RDP yang dipimpin Ketua BAP Abdul Gafar Usman itu, Brigjen TNI Muhammad Munib menjelaskan bahwa TNI secara de facto memiliki tanah 2500Ha yang sudah didaftarkan menjadi inventarais negara dan masuk dalam Barang Milik Negara (BMN) dan diberikan kewenangan kepada Kemenhan (TNI AD) sebagai kuasa pengguna pengelola milik negara.
Lahan tersebut tersebut dipakai untuk markas batalyon Kodam VI/Mulawarwan dan sebagian dipakai untuk fasilitas latihan militer di Kalimantan. Status tanah itu sedang dalam proses sertifikasi karena keterbatasan anggaran maka dilakukan bertahap. “Apapun yang terjadi, sebagai penanggungjawab lahan tersebut kami akan pertahankan,” tegas Muhammad Munib.
Kolonel Czi Ludfie yang mewakili Kementerian Pertanahan (Kemhan) menjelaskan bahwa kebijakan Kemhan tentang hak aset tanah yang dikuasai Kemhan yang masuk dalan IKN (Inventaris Kekayaan Negara) bisa dibebaskan dengan syarat kepemilikan tanah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang bersifat inkrah. Hal tersebut kata dia, sesuai dengan perundang-undangan.
Apabila cuma melalui mediasi maka tidak akan terputuskan dan tidak ada hasilnya. “Jalan terbaik memang pengajuan gugatan pengadilan, bila sudah inkrah bahwa status tanah milik warga maka kami legowo,” ujar Kolonel Czi Ludfie.
Diakhir RDP, Pimpinan BAP didampingi Ahmad Sadeli Karim dan Novita Anakotta selaku Wakil Ketua BAP menyimpulkan bahwa BAP mendorong merekomendasikan pemerintah agar anggaran untuk sertifikasi tanah IKN pada TNI AD dinaikan karena hal itu akan memberikan solusi bagi masalah sengketa tanah dengan masyarakat. Diadakan RDP dengan Dirjen kekayaan negara Kementerian Keuangan untuk konfirmasi terkait IKN.
Kemudian BAP meminta copain alas hak atas tanah seluas 5×5 km tersebut untuk dikonfirmasi dan dikomunikasikan dengan masyarakat bahwa masyarakat boleh memanfaatkan tanah TNI tersebut tetapi tidak boleh memiliki. Selanjutnya akan dilakukan peninjauan secara de facto atas lahan yang ditempati oleh masyarakat tersebut. (ank)






