Breaking News
Polhukam

Sudah 215 Kepala Desa Dipenjarakan

×

Sudah 215 Kepala Desa Dipenjarakan

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM – Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum pihaknya sudah menyiapkan 2.700 orang penyidik untuk penanganan korupsi di daerah.

Semenjak adanya kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sudah tertangkap 215 kepala desa dan mereka masuk penjara saat ini.

“Ini patut disayangkan, kami tidak ingin para kepala desa semua ditangkap dan dipenjara,” kata Ari Dono Sukmanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD dengan institusi terkait dana desa, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017)

Karena itu, dalam RDP yang dipimpin Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam tersebut, dia meminta pihak-pihak terkait melakukan pembinaan. “Perlu pembinaan dari pihak-pihak terkait agar dalam pengelolaan dana desa menjadi tepat sasaran,” sarannya.

RDP tersebut untuk mengevaluasi Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan bergulirnya kebijakan dana desa oleh pemerintah. Setelah empat tahun berjalan banyak terjadi penyelewengan di lapangan yang menyerat kepala desa masuk penjara.

Mereka yang diundang Komite I dalam RDP tersebut adalah pihak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini menjadi alarm bahaya bagi desa, dan akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada desa bahwa mereka tidak mampu mengelola dana desa,” kata Muqowam.

Menurut Muqowam, yang perlu diluruskan adalah persoalan regulasi dana desa saat ini, regulasi tersebut harus menjadikan desa sebagai subjek pembangunan.

“Saya menilai dalam tiga empat tahun berjalannya UU tentang Desa ini antara regulasi dan kelembagaan belum mengalir betul, dan desa seperti mempunyai beban dengan apa yang diperintahkan UU tersebut. Satu sisi UU tersebut dibuat untuk membangun desa tapi para kepala desa takut mengimplementasikan karena takut salah dalam pengelolaan dana desa,” jelas Muqowam.

Karena itu menurutnya, diperlukan adanya pembinaan kepada desa dan sinkronisasi. Komite I meminta kementerian dan lembaga terkait saling instropeksi dan melihat fakta implementasi di lapangan.

“Saat ini kementerian selalu membeberkan data-data yang menarik kepada Komite I tentang dana desa, tetapi fakta di lapangan tidak begitu. Meskipun ada satgas pengawas dana desa, nyatanya di lapangan para kepala desa banyak ditekan menggunakan dana desa sehingga penggunaan tidak tepat dan akhirnya malah ditangkap,” lanjutnya. (esa)

Komentar