Breaking News
Polhukam

Kaukus Perempuan Politik Indonesia Minta Dukungan DPR

×

Kaukus Perempuan Politik Indonesia Minta Dukungan DPR

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM – Pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Selasa (5/9/2017). KPPI yang diketuai oleh Dwi Septyawati itu memberi masukan terkait kesetaraan gender sekaligus meminta dukungan DPR RI untuk mendorong afirmasi perempuan di politik.

Terutama dorongan untuk tiga puluh persen perempuan dalam partai politik yang tidak hanya sekedar berada dalam struktur, melainkan juga menjadi pengurus harian.

Dia menyebutkan, dalam kongres perempuan dunia yang digelar PBB beberapa waktu silam, pihaknya sempat mendapat teguran dari PBB karena jumlah perempuan yang masuk dalam politik hanya 11 persen.

Walaupun saat ini sudah mencapai 17 persen, namun masih jauh dari jumlah 30 persen yang diamantkan oleh undang-undang.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon meyakini bahwa komitmen untuk tiga puluh persen keterlibatan perempuan di bidang politik dari masing-masing partai politik cukup tinggi. Namun, masih terkendala masih kurangnya jumlah perempuan yang memiliki kapasitas seperti yang diharapkan.

“Masukan yang sangat konstruktik dari KPPI yang mendorong afirmasi perempuan di politik, seharusnya bisa ditampung dalam undang-undang pemilu, tapi itu sudah lewat UU pemilu sudah disahkan,” kata Fadli.

Namun ke depan kata Fadli, lebih kepada political will dari masing-masing parpol. “Saya yakin hampir semua parpol berkomitmen untuk tiga puluh persen keterlibatan perempuan di nomer satu di parpolnya sangat tinggi, tapi terkendala orangnya. Masih sedikit perempuan yang memiliki kapasitas seperti yang diharapkan dalam dunia politik,”ujar Fadli Zon.

Pengalaman pada pemilu tahun 2014 lalu misalnya, parpol kesulitan untuk memenuhi kuota calon perempuan, padahal sudah dilakukan open rekruitmen untuk menjaring perempuan yang benar-benar bisa mempunyai kapasitas, networking dan jaringan yang kompetitif.

Bahkan lajut Fadli, dalam bahasa kasarnya mungkin ada yang sekedar untuk memenuhi syarat tiga puluh persen kuota perempuan.

Menurut Fadli, adalah tugas KPPI bagaimana meningkatkan kapasitas building dari perempuan-perempuan Indonesia dalam bidang politik. Di Negara lain keterwakilan perempuan di bidang politik sangat banyak, sebut saja Mexico dan Norwegia.

“Bahkan di negara Ecuador tiga pimpinan parlemennya adalah perempuan. Fiji dan India memiliki speaker perempuan. Serta calon presiden IPU dua-duanya merupakan perempuan. Jadi bisa dipastikan Presiden IPU mendatang adalah perempuan,” jelas politisi Partai Gerinda ini. (chan)

Komentar