Breaking News
Polhukam

Daeng Muhammad Tuding KPK Arogan

×

Daeng Muhammad Tuding KPK Arogan

Sebarkan artikel ini
Gedung tersebut mulai dibangun sejak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan memiliki 70 ruang pemeriksaan dan gedung penjara yang mampu menampung 50 orang, 40 pria dan sepuluh wanita.

PARLEMENTARIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai arogan, karena telah menuding Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengganggu proses peradilan (obstruction of justice).

“Anda bisa bayangkan Ketua KPK mengancam kami karena dianggap melakukan menghalangi penyidikan dan dikenakan Pasal 21 UU Tipikor. Ini kan keterlaluan. Buat saya ini adalah arogansi lembaga terhadap lembaga lainnya. Lembaga KPK dibentuk dengan UU yang sifatnya ad-hoc. Lembaga utamanya adalah kepolisian dan kejaksaan. Fungsi KPK untuk menguatkan dua lembaga utama itu dengan melakukan supervisi dan koordinasi,” tegas anggota Pansus Hak Angket KPK Daeng Muhammad di sela-sela rapat Pansus, Senin (4/9/2017).

Tudingan yang dialamatkan KPK terhadap Pansus itu dilontarkan Ketua KPK sendiri Agus Raharjo. Adalah hak DPR untuk membentuk Pansus Hak Angket dan lembaga lain harus menghormatinya. Sejauh ini, Pansus tak pernah intervensi atau menghalang-halangi peyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan KPK.

Politisi PAN ini tak habis pikir dengan sikap Ketua KPK yang menuding Pansus dengan pernyataannya itu. Padahal, DPR adalah lembaga tinggi negara yang punya hak penuh membentuk Pansus untuk mengawasi KPK. Pansus hanya ingin bertanya dan mengonfirmasi berbagai temuan yang didapatnya menyangkut penyelewenagan yang dilakukan KPK. Lembaga antirasuah ini tinggal menjawab saja, tanpa perlu menuding DPR melakukan obstruction of justice.

Ditambahkan Daeng, KPK tak perlu merasa dirinya lebih superior atas lembaga lainnya. Apalagi, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang lebih kuat daripada lembaga lainnya. “Harusnya ini didengar juga oleh Pimpinan KPK. Kita ingin sama-sama membangun negara, bagaimana kita punya penegakan hukum yang berkeadilan, terbuka, dan transparan ke publik,” ucap Daeng kepada pers. (esa)

Komentar