PARLEMENTARIA.COM– Walau memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat menjadi janji politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetapi tidak mudah mengimplementasikannya.
Soalnya, kata Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, Jumat (18/8), pembantu Jokowi dalam kabinet kerja tidak bisa menjalankan janji presiden itu secara maksimal dengan berbagai alasan. “Keinginan dengan langkah yang ditempuh tidak sejalan,” kata politisi dari Dapil Jawa Tengah
Misalnya anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinggungan langsung pada sektor tersebut, justru sangat minim. “Ada celah, bagaimana pembantu presiden menterjemahkan visi Jokowi. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini,” kata dia.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu, hal ini sangatlah ironis. Komitmen politik presiden untuk memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro dan memeratakan pembangunan ini, tidak diterjemahkan dengan baik oleh kementerian sebagai ujung tombak.
“Kementerian yang mendorong kemajuan koperasi dan usaha kecil serta menengah tidak mendapatkan dukungan politik anggaran yang memadai. Anggarannya sangat kecil,” kata dia.
Komisi VI DPR menginginkan anggaran dan program Kementerian Koperasi dan UKM bisa lebih maju sehingga dapat mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi adalah tulang punggung perekonomian. Namun, justru muncul wacana dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa.
“Tulang punggung perekonomian kita adalah koperasi, kenapa bukan koperasi lagi saja yang dihidupkan. Kita sudah dari dulu menyepakati kegiatan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian,” demikian Teguh Juwarno. (art
