PARLEMENTARIA.COM – Pembentukan daerah Otonomi Baru (DOB) sulit diwujudkan di pemerintahan sekarang ini. Pihak Kemendagri mengisyaratkan bahwa pembentukan DOB baru bisa dilaksanakan selesai Pemilu 2019 dan itu pun melihat kondisi anggaran.
“Lebih baik pilkada selesai dulu, pilpres dulu. Insya Allah setelah pilpres kalau kondisi anggaran memungkinkan bisa dilakukan itu,” kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono seperti dikutip website resmi Kemendagri, belum lama ini.
Alasannya, jika pemekaran atau pembentuan DOB dilakukan sebelum pilkada dan Pemilu 2019, bisa mengacaukan data kependudukan. “Perubahan pembentukan daerah otonom akan mengacaukan pendataan,” kata Sumarsono.
Sumarsono mengatakan, ada potensi politisasi data pemilu bila DOB berlangsung sebelum 2019. Pilihan ini diambil agar dampak buruk dari pemekaran daerah ini juga bisa diminimalisir.
Pemekaran wilayah, kata Sumarsono memang masih mempertimbangkan kondisi anggaran pemerintah. Sebab, situasi nasional sekarang masih kurang memungkinkan. Memang ada desakan dari sejumlah pihak untuk mengesahkan aturan soal DOB.
“Tapi tetap dari sidang DPOD kita berikan pengertian implikasi dari pengsahan dua PP tersebut, karena ada angka-angka dalam desertada, takutnya jadi pegangan orang-orang mendesak pemekaran,” ujarnya. (esa)
