Breaking News
Polhukam

Nusron Wahid Bela Viktor Laiskodat

×

Nusron Wahid Bela Viktor Laiskodat

Sebarkan artikel ini

PARLEMENTARIA.COM – Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatra), Nusron Wahid memberikan pembelaan terhadap Viktor B Laiskodat dan sebaliknya menyerang partai politik yang mendukung HTI.

Dalam keterangan tertulisnya yang beredar di kalangan wartawan, Sabtu (5/8/2017) Nusron meminta apa yang disampaikan Viktor dalam rekaman video yang beredar di tengah-tengah masyarakat itu tidak perlu dibesar-besarkan.

“Tidak perlu dibesar-besarkan. Anggap saja itu sebagai pidato internal NasDem yang memang ditujukan untuk konstituennya,” kata Nusron seperti dikutip Antara.

Nusron melanjutkan, semua pihak tentu senang karena semua partai berlomba-lomba mengaku Pancasilais dan Nasionalis serta Pro NKRI.

“Kalau memang partai-partai itu semua mendukung Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebaiknya dibuktikan secara konkret di lapangan, jangan hanya jargon,” serang Nusron.

Tapi anehnya menurut Nusron, ada pihak-pihak yang mengaku Pancasilais justru keberatan dan membela mati-matian HTI yang jelas-jelas anti Pancasila. Padahal, ajaran HTI adalah Khilafah Islamiyyah (negara berbasis Islam secara global dan mendunia).

“Kalau setuju khilafah, berarti Indonesia itu tidak berdaulat. NKRI jadinya tidak ada. Artinya, Indonesia hanya menjadi negara “filial” atau cabang atau bagian dari khilafah islamiyyah secara global yang akan dibuat oleh Hizbut Tahrir secara nasional tidak hanya di Indonesia,” jelasnya.

Jadi, lanjut Nusron, boleh lah antar partai ini berbeda pandangan dan saling mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi kalau menyangkut falsafah dan konstitusi yang sifatnya fundamental, seharusnya kompak dan mengesampingkan kepentingan jangka pendek.

“Masalah ajarah khilafah Islamiyyah yang sudah dikampanyekan dengan agitasi dan tindakan nyata ini, sudah menyangkut fundamental negara. Kok masih dilihat dengan sudut pandang permainan politik,” katanya.

Dia menilai sikap pemerintah untuk membubarkan HTI dengan Perppu No 2/2017 tentang ormas sudah tepat. HTI dinilai tidak menerima Pancasila sebagai dasar negara.

“Terus atas dasar apa kita membela HTI wong dia tidak mengakui segala produk falsafah, konstitusi dan UU yang ada,” ujarnya. (chan)

Komentar