PARLEMENTARIA.COM– Langkah para pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memuluskan putra Solo tersebut terpilih kembali menjadi orang nomor satu di Indonesia dengan mematok Presidentail Threshold (PT) 20 persen atau raihan kursi di DPR 25 persen mendapat tantangan dari para lawan politiknya.
Dalam waktu dekat rival Jokowi pada Pilpres lalu yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto juga segera melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Insya Allah dalam waktu dekat kedua tokoh iu ketemu. Sedang dicari waktu yang pas untuk pertemuan itu,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Karena itu, baik Demokrat maupun Gerindra ingin agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus dalam Pilpres selanjutnya. Dengan demikian, setiap parpol bisa mengusung sendiri pasangan capres-cawapres.
Namun, dalam UU Pemilu yang baru disahkan, presidential threshold ditetapkan 20 persn kursi atau 25 persen suara secara nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014. Dengan demikian, perlu ada koalisi untuk mengusung capres-cawapres.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra di DPR RI, Nizar Zahro yakin apapun apapaun hasil UU Pemilu yang disepakati, dua capres yang sangat berpeluang untuk maju pada pemilu serentak 2019 adalah Prabowo dan Jokowi. Menurut dia, Gerindra mulai serius mempersiapkan Prabowo sebagi capres untuk berhadapan dengan Jokowi.
Meski pemilu masih dua tahun lagi, kata dia, berdasarkan rancangan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya September tahun depan sudah harus diumumkan koalisi pengusung capres dan cawapres.
“Akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah tergambar siapa yang bakal diusung pada pilpres mendatang. Untuk itu, pembicaraan yang mengarah ke sana sudah harus dilakukan mulai dari sekarang,” kata laki-laki kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 15 Juli 1968 ini. (art)
