PARLEMENTARIA.COM– DPD RI melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) mendesak pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Soalnya, kata Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) usai rapat JK di Kantor Wapres, Rabu (18/7) petang, saat ini sudah masuk ke DPD RI 173 usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Jumlah itu terdiri terdiri dari 16 usulan DOB Provinsi dan 157 usulan untuk Kabupaten/Kota.
“Sebagai wakil daerah, usulan itu harus ditindaklanjuti, termasuk oleh DPR RI dan Pemerintah,” kata OSO didampingi Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Ketua Komite I Achmad Muqowam, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani , Anggota Komite I DPD RI.
Selain itu, kata OSO, Wapres juga merekomendasikan Presiden Jokowi segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan tentang Desain Besar Penataan Daerah(Desertada).
Dikatakan senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat ini, DPD RI mendorong penataan daerah, utamanya pemekaran daerah sebagai pilihan rasional dan objektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu dengan pemekaran daerah juga membuka ruang kreasi dan inovasi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik sebagai komitmen keberpihakan kepada daerah.
“Jadi, Rapat Kerja sekaligus konsultasi DPD RI ke Wakil Presiden selaku Ketua DPOD adalah hal yang tepat untuk mendapatkan penjelasan mengenai moratorium DOB.”
Lebih jauh dikatakan, penataan daerah merupakan bukti komitmen dan keberpihakan DPD RI kepada daerah. “Saat ini kami datang ke tempat yang tepat yaitu Wakil Presiden selaku ketua DPOD.”
Dalam Rapat Kerja dengan Wapres, DPD mengapresiasi UU Pemda No. 23/2014 karena memberikan ruang daerah melakukan akselerasi pembangunan sesuai kepentingan strategis nasional. Karena itu, DPD RI mendesak pemerintah agar mengakomodasi adanya tuntutan pemekaran daerah.
Pada kesempatan itu, Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan, sebelum Rapat Kerja dengan Wapres, pihaknya telah rapat dengan Mendagri, Kepala Daerah Induk pengusul pembentukan DOB se-Indonesia, juga RDP dan kunjungan kerja ke calon DOB.
Komite I DPD juga melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, namun DPD mendorong pemerintah segera menerbitkan landasan hukum yang diperlukan yang nengatut penataan daerah dan Desertada. (art)






