PARLEMENTARIA.COM– Perseteruan kelompok pro dan anti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terutama di Media Sosial (Mendsos) terus berlanjut. Bahkan tudak sedikit dari mereka melontarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan seorang warga negara yang mengaku pancasilais.
Karena itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Efendi meminta pemerintah menjembatani masyarakat pro dan anti Ahok pasca penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 ini.
Dorongan ini dilakukan setelah anggota dewan pembina Partai Demokrat (PD) tersebut melakukan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa daerah seperti Lampung, Lombok, Cirebon, dan Bandung. Masyarakat yang ditemuinya pun banyak yang menanyakan situasi politik di Ibukota yang tensinya semakin meningkat.
“Ada kekhawatiran juga memanasnya politik di Ibukota akan berimbas ke daerah lain. Ini tidak diharapkan karena masyarakat ingin hidup rukun dan tenteram,” ujar Dede Yusuf dalam rilis yang diterima Parlementaria.com, Senin (1505).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat ini menangkap kekhawatiran masyarakat itu karena polarisasi tajam antara komunitas masyarakat ibukota tidak diduplikasi ke wilayah lain yang juga memiliki kemajemukan dalam hal suku atau agama.
“Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan tenggang rasa yaitu menjaga perasaan orang lain dan memposisikan diri seperti orang lain yang bisa terluka perasaannya oleh tindak tanduk kita,” jelas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.
Dia meminta pemerintah berperan aktif dalam menjembatan kedua pihak melalui dialog agar mencapai tujuan harmoni dalam persatuan. “Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena pada bisa menimbulkan gesekan sosial. Kondisi itu amat tidak kita harapkan. Karena itu pemerintah melakukan langkah pro-aktif meredakan ketegangan dengan mengedepankan dialog”
Dede yang semasa muda berperan sebagai aktor laga ini yakin, dialog adalah solusi terbaik. “Kita tak ingin pula masyarakat dibentur-benturkan oleh pihak yang bisa memperkeruh keadaan. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi.”
Ya, sebagaimana diketahui, eskalasi politik yang meningkat belakangan ini berkaitan dengan kasus hukum Ahok sehingga menimbulkan gelombang aksi massa pro dan kontra yang berkelanjutan. Hal ini menurutnya tidak bisa dibiarkan, pemerintah pun dituntut untuk turun tangan dalam meredamkan suasana. (art)
