PARLEMENTARIA.COM– Pimpinan DPR RI membatalkan niat mengirim surat nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum HAM untuk mencegah Ketua DPR RI Setya Novanto bepergian ke luar negeri.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang juga orang dekat Setya Novanto mengatakan, dirinya mendengar informasi bahwa pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke Presiden.
“Sudah tepat jika surat itu tidak dikirim. Pencegahan ke luar negeri ini adalah kewenangan penyidik KPK untuk kepentingan pendalaman kasus korupsi e-KTP. “Bagusnya memang tidak dikirim karena bisa menimbulkan kegaduhan baru. Kami menyarankan persoalan nota protes itu jangan jadi domain pimpinan (DPR) jadi domain Komisi III aja,” kata Bambang, Senin (17/4).
Kami dari Komisi III DPR RI, kata politisi senior Partai Golkar ini, bisa menanyakan masalah itu kepada pimpinan KPK tentang apa yang menjadi landasan dan alasan larangan itu. “Meski kita tahu jawabannya adalah subyektifitas penyidik,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa nota keberatan itu sudah dikirimkan dan Presiden Jokowi selayaknya memberikan jawaban. Meski belakangan pihak Istana menegaskan tak akan mencampuri wewenang KPK.
“Kan yang paling senang kan Presiden dong. Enggak perlu jawab dong kalau belum dikirim suratnya. Kalau dikirim suratnya, repot juga Presiden jawab,” kata Bambang sambil tertawa. (art)
