PARLEMENTARIA.COM – Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas aktor-aktor pelaku dan pengambil keputusan kasus korupsi pengadaan Crane di Pelindo II yang mergikan negara tersebut.
Sekjen FSP BUMN Bersatu Trisasono dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (19/3/2017) juga mendesak agar RJ Lino segera dsidangkan. “Segera sidangkan RJ Lino yang sudah dinyatakan sebagai tersangka dengan dibatalkannya gugatan praperadilannya di PN Jakarta Selatan agar kasus korupsi tersebut terang benderang dan membukti telah terjadi korupsi di Pelindo II,” ujarnya.
Diceritakan Trisasono, Pengadilan Tipikor pada November Tahun lalu, akhirnya mengelar Kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat PT Pelindo II. Hakim mengadili dua terdakwa, Ferialdy Noerlan, mantan Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II dan Haryadi Budi Kuncoro, bekas Senior Manager Peralatan, sekaligus adik mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto.
“Terjadinya pratek korupsi di era RJ Linno yang waktu itu menjabat Direktur Utama Pelindo, memasukkan proyek pengadaan derek atau mobile crane untuk delapan cabang pelabuhan, padahal tidak dibutuhkan,” tegasnya.
Menurut Trisasono, pengadaan tersebut sempat ditolak direktur Keuangan Pelindo Dian M Noer, sebab proyek pengadaan Crane yang tanpa melalui tender dan tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan Pelindo.
Akibat penolakan itu, tahun 2012 Dian M Noer dipecat oleh RJ Lino Yang kemudian RJ Lino mengajukan Orias Petrus Moedak sebagai Direktur Keuangan Pelindo II pada tahun 2013 agar mudah memuluskan konspirasi RJ Lino.
Pada saat kasus korupsi pengadaan Crane disidik oleh Bareskrim, Orias Petrus beberapa Kali diperiksa oleh Bareskrim Polri sebagai saksi.
“Namun dalam pemeriksaan oleh KPK, Orias dikesankan seperti tidak mengetahui kasus kospirasi mark up pengadaan crane yang merugikan negara itu. Padahal menurut informasi, perintah pembayaran dan persetujuan pengadaan Crane tersebut dilakukan saat Orias menjabat Direktur Keuangan,” tegasnya.
“Untuk itu, sekali lagi, agar kasus ini terang benderang, KPK wajib memeriksa mantan Direktur Keuangan (Dirkeu) Pelindo II dan tidak menutup-nutupi kasus ini, ” pungkasnya. (iyan)






