JAKARTA– Langkah Basuki Tjahja Purnama Alias Ahok menyudutkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin dalam sidang penistaan agam yang dilakukan calon Gubernur petahana tersebut pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Audotorium Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (1/2) berbuntut panjang.
Apa yang dilakukan Ahok bersama tim kuasa hukumnya terhadap tokoh sentral Nahdlatul Ulama (NU) tersebut membuat ‘berang’ kaum nahdiyin. Itu terbukti dari ucapan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding akhir pekan ini begitu yakin Ahok bakal semakin dijauhi pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta.
Menurut Karding, warga NU atau nahdliyin di DKI Jakarta pasti tidak akan memilih petahana pada pilkada DKI 15 Pebruari mendatang karena perilaku Ahok yang telah menyudutkan KH Ma’ruf Amin.
“Kaum nahdliyin kecewa lantaran Ahok dan tim penasihat hukumnya telah menempatkan rais am syuriah PBNU itu seperti terdakwa di persidangan. Warga NU dengan kasus Ahok dan timnya ke Ma’ruf Amin akan mengalihkan dukungannya ke pasangan lain lain,” ujar anggota Komisi III DPR saat dikonfirmasi, Jumat (3/1).
Karding menegaskan, Ahok dan tim penasihat hukumnya telah bertindak jauh dari kepatutan. Sebab, Kiai Ma’ruf yang hadir sebagai ahli pada persidangan Ahok justru dicecar seperti seorang pesakitan.
Ahok dan penasihat hukumnya bahkan menuding Kiai Ma’ruf berbohong di persidangan. “Tuduhan Ahok yang disampaikan dengan nada keras, bahwa kiai berbohong, sungguh tak patut,” katanya.
Lebih lanjut Karding mengatakan, kalaupun Ahok atau tim penasihat hukumnya akan melaporkan Kiai Ma’ruf ke polisi, maka kiai sepuh kelahiran 11 Maret 1943 itu tak perlu khawatir. “Karena kami, santri dan warga NU akan berdiri di belakang kiai,” tegas Karding.
Soal tudingan kubu Ahok bahwa Kiai Ma’ruf secara politik condong pada salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Karding menganggap hal itu hanya sebagai taktik untuk memengaruhi opini publik. Namun, kata Karding, taktik itu justru berbuah fatal. “Taktik itu bisa saja berhasil membangun opini publik. Namun juga berisiko memicu dan memperluas ketegangan ke tengah-tengah masyarakat,” demikian Abdul Kadir Karding. (art)
