JAKARTA– Tidak ada masalah Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah selesai dibicarakan para pendiri bangsa.
“Indonesia adalah negara beragam agama, suku, bahasa dan adat istiadat dan itu diputuskan oleh para tokoh bangsa masa lalu. Hanya saja, di Jakarta yang sedikit panas masalah ini,” kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Senin (30/1) menanggapi memanasnya suhu politik terutama di Jakarta menjelang Pilkada serentak 15 Pebruari mendatang.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan, dalam Pilkada sebelumnya, banyak kepala daerah yang terpilih bukan dari kalangan beragama mayoritas.
Bahkan Kalimantan Barat yang penduduknya mayoritas Islam tetapi gubernur provinsi itu non muslim, tidak ada persoalan. Demikian pula dengan Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan tengah dua periode sebelumnya juga non muslim tetapi juga tidak ada masalah.
Banyak contoh lainnya seperti Solo, Sulu dan juga NTT. Bahkan Ketua DPRD NTT muslim, padahal daerah itu mayoritas nasrani. “Itu bukti tidak ada persoalan. Kecuali di Jakarta yang sedikit ada persoalan. Namun, ini tidak ada persoalannya dengan agama atau SARA,” kata Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Zulkifli malah mengeluhkan besarnya biaya demokrasi yang dianggapnya sampai saat ini masih mahal. “Dalam Pilkada ada seorang calon kepala daerah yang menghabiskan biaya hingga Rp150 miliar. Hal ini dapat memicu korupsi jika orang itu terpilih menjadi kepala daerah,” demikian Zulkifli Hasan. (art)
