PARLEMENTARIA.COM – Tudingan Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ada agenda politik besar di balik kasus tuduhan ijazah palsu terhadap dirinya dan usulan pemakzulan putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, tidak mendasar dan tendensius.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, ada dua pertimbangan yang menguatkan hal itu. Pertama, persoalan ijazah palsu sudah muncul saat Jokowi masih presiden. “Pada saat itu kekuatan politik Jokowi sangat besar sehingga banyak elemen masyarakat yang tiarap,” kata Jamil kepada media ini, Rabu (16/7/2025).
Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah. Pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mereka ini tetap konsisten dengan keyakinannya terkait ijazah Jokowi.
“Kalau ada penggelembungan kekuatan yang muncul, barulah ada indikasi ada kekuatan besar yang akan merusak reputasi Jokowi. Tapi nyatanya, hanya kelompok masyarakat yang itu-itu saja yang terus mempersoalkan ijazah Jokowi,” katanya.
Kalau ada penambahan dukungan, itu semata karena melihat kegigihan Roy Suryo dan kawan-kawannya dalam mempersoalkan ijazah Jokowi. Mereka ini hanya memberi dukungan, bukan kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo dan kawan sebagai pion untuk merusak reputasi Jokowi.
Kedua, kata Jamil, usulan pemakzulan Gibran Rakabuming oleh Forum Purnawirawan TNI juga tak beralasan. Sebab, sebagai purnawirawan yang sudah sepuh umumnya sudah tidak punya ambisi politik lagi. Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum.
“Para purnawirawan juga elemen masyarakat yang punya integritas. Karena itu, mereka tidak akan mudah diperalat oleh pihak mana pun. Karena itu, kalau Jokowi menuding ada kekuatan besar dibalik usulan pemakzulan Gibran, berarti Jokowi tak memahami dan meremehkan integritas purnawirawan terhadap bangsa dan negara,” kata Jamil.
Bagi mereka, masa depan bangsa dan negara menjadi hal utama. Karena itu, sekecil pun yang dapat menyuramkan bangsa dan negara tentulah akan mereka lawan. Jadi, sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI.
“Sebagai mantan presiden, Jokowi harusnya menyampaikan tuduhan tersebut dengan bukti. Dengan begitu, Jokowi tidak dinilai menyebarkan rumor. Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)
