PARLEMENTARIA.COM – Dana kampanye awal pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp11 miliar.
“Kami baru saja menyerahkan berkas dana awal kampanye ada Rp11 miliar,” ujar perwakilan tim bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Syafrizal di Gedung KPU RI, Jakarta, seperti dikutip antaranews.com, Minggu (23/9/2018)
“Ada empat perusahaan. Macam-macam perusahaannya. Ada yang bergerak di bidang investasi, ada juga yang berasal dari perusahaan teknologi,” tutur Syafrizal.
TKN Jokowi-Ma’ruf masih akan menghitung besarnya dana yang dibutuhkan untuk kampanye hingga April 2019 sehingga ia enggan mengatakan target dana kampanye yang dibutuhkan.
Pihaknya berjanji akan melaporkan seluruh dana yang masuk untuk kampanye pasangan nomor urut 01 tersebut.
KPU masih menunggu laporan awal dana kampanye peserta Pemilu 2019 hingga Minggu pukul 18.00 WIB setelah meminta peserta pemilu membukukan laporan awal dana kampanye hingga Sabtu (22/9).
Jika laporan awal dana kampanye itu sudah dilaporkan, peserta pemilu dipersilakan kembali menjaring sumbangan dana kampanye dan diwajibkan kembali melaporkan penerimaan dana sumbangan tersebut.
“Pak Prabowo terus menerus mengatakan paket hemat karena dia merasakan ongkos berpolitik dan berdemokrasi sangat mahal,” kata Sandiaga di Gedung KPU RI, Jakarta, seperti dikutip antaranews.com, Minggu (23/9/2018).
Meski mengutamakan sumber daya sendiri dulu, pihaknya masih akan berusaha menggalang dana dari perorangan atau perusahaan yang mau mengikuti aturan main yang diterapkannya.
Terkait target dana untuk kampanye yang berlangsung selama tujuh bulan itu, ia mengatakan masih melakukan penghitungan untuk mencapai besaran yang diinginkan.
“Lagi dihitung untuk menekan dananya. Hasil perhitungan pertama masih terlalu mahal. Saya tidak mau berspekulasi,” tutur Sandiaga.
Untuk menghadirkan pengelolaan dana kampanye yang transparan dan akuntabel, pihaknya mengajukan terobosan baru, yakni melakukan pelaporan tiap bulan tentang pengeluaran dan penerimaan.
Selanjutnya menghadirkan audit apabila terdapat potensi kecurigaan penerimaan dana menyimpang yang tidak sesuai undang-undang, peraturan dan ketentuan.
“Ke depan harapan kami transparansi dan akuntabilitas dana kampanye semakin baik. Politik dan biaya demokrasi semakin rendah, semakin hemat,” tutur Sandiaga yang datang mengenakan kemeja biru muda. (anc/chan)
