Pengawasan

Wakil Rakyat Minta Susi Cabut Larangan Tangkap Lobster

PARLEMENTARIA.COM– Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No: 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan Menjual lobster, kepiting dan rajungan ke luar wilayah Indonesia menyengsarakan para nelayan yang berperofesi sebagai penangkap hewan laut itu.

Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Timur I, Bambang Haryo Seokartono dalam keterangan yang diterima Parlementaria.com, Kamis (23/8) mengatakan, nelayan seperti di Pulau Lombok terkena imbas dari kebijakan itu.

“Mereka yang semula bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar Lombok, tetapi sejak Permen KP itu berlaku, menjadi mimpi buruk buat mereka untuk dapat menyekolahkan buah hatinya. Bahkan, nelayan terancam pidana bila kedapatan menangkap benih lobster dan menjualnya,” kata Bambang.

Dikatakan anggota Komisi V DPR RI ini, pasal 2 Permen KP menyebut secara eksplisit, larangan penangkapan/ pengeluaran lobster tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas (cangkang) di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per/ ekor.

Bambang mengaku, ketika kunjungan kerja ke daerah sempat mengunjungi dan berdialog dengan nelayan di Dusun Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB. Nelayan setempat jelas mengeluhkan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti.

Menurut Bambang, kebijakan Menteri Susi itu, tidak saja menyengsarakan nelayan, tapi juga mereduksi devisa yang mestinya diterima negara. Potensi devisa ini harusnya bisa diterima negara, daerah dan dapat dinikmati masyarakat.

“Dengan kebijakan itu, potensi keuntungan di seluruh Lombok yang bisa mencapai Rp685 miliar setahun bisa hilang. Seharusnya lobster sampai ukuran 200 gram bisa ditangkap,” ujar Bambang.

Menteri Susi, kata Bambang, harusnya melakukan penelitian lebih dahulu sebelum mengeluarkan Permen. Dijelaskan, benih lobster bila tidak ditangkap justru jadi santapan ikan-ikan predator besar. Terbukti, tidak pernah ditemukan lobster berukuran besar lagi di wilayah itu, meski nelayan tidak lagi menangkap benih lobster.

Ternyata penangkapan benih lobster sebesar batang korek api, oleh nelayan dibudidayakan hingga seukuran 200 gram. Kalau tidak dibudidayakan akan mati dimakan ikan.

“Kita minta Permen KP 56 dicabut agar dikembalikan ke Permen sebelumnya di mana 200 gram ke bawah boleh ditangkap,” ungkap politisi senior Partai Gerindra yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Benih lobster yang tidak ditangkap nelayan, tingkat peluang hidupnya 0,1 persen, akibat dimangsa ikan. Jadi, penangkapan itu justru meningkatkan peluang hidup lobster sekaligus menjadi potensi ekonomi bernilai tinggi bagi para nelayan.

Bambang memperkirakan, potensi kerugian Indonesia akibat kebijakan itu bisa Rp 6 triliun setahun. Ekspor lobster Indonesia juga bisa mendekati angka nol. Di Lombok ada sekitar 10.200 nelayan yang menggantungkan hidupnya dari lobster.

Di seluruh Indonesia ada 5 kali lipatnya, berarti ada 50 ribuan nelayan lobster. Indonesia termasuk negara kaya dengan bibit lobster. Ini tentu bisa jadi komoditi andalan.

Bambang pun mengungkap, asal-usul benih lobster awalnya dari Pulau Christmas di Australia. Benih lobster itu terbawa hingga ke Pulau Lombok. Kini, hampir tak ada lagi induk lobster di Awang. Lombok Tengah. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top